PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Di tengah pandemi covid-19 memukul perekonomian nasional dan daerah, meningkatnya daya beli petani di pedesaan menjadi sebuah kabar gembira yang patut diapresiasi dan mendapat komitmen dari stake holder terkait agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Hal tersebut berdasarkan dimana data Biro Pusat Statistik (BPS), indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2021 sebesar 103,59, atau naik 0,19 persen dibandingkan bulan lalu 103,39. NTP itu sendiri merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

“Alhamdulillah atas meningkatnya daya beli petani di desa. Tapi hal ini jangan buat lantas cepat puas diri dan lengah. Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini, Komite II DPD RI terus membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan perkebunan supaya penduduk desa bisa lebih sejahtera,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief, Senin (5/7/2021).

Salah satu target dari RUU tentang sistem penyuluhan tersebut, Alumni Magister Manajemen di Universitas Bengkulu itu melanjutkan, bagaimana membuat penyuluhan di daerah, terutama di desa-desa bisa bergairah dan terkoordinasi dengan baik dan efektif.

“Sekarang di berbagai negara sistem penyuluhan pertaniannya sudah modern. Ini yang mau diadopsi dalam sistem penyuluhan yang baru. Harus ada terobosan. Sistem yang kurang inovatif dan belum sesuai dengan teknologi terkini layak ditinggalkan,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur (SEMAKU) ini menjelaskan, Komite II DPD RI juga menargetkan agar pembiayaan penyuluhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat seimbang dengan beban kerja, penyebaran dan keterjangkauan wilayah binaan para penyuluh.

“Bikin para petani bangga dengan kemampuannya mencapai produksi yang setinggi-tingginya, melebihi swasembada, tidak peduli seberapa rendah pendidikannya, seberapa tua usia petaninya. Kalau ini wujud saya yakin akan banyak milenial yang tertarik menjadi petani,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief.

Untuk diketahui, NTP itu sendiri merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan yang menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Data BPS menyebutkan jika indeks yang diterima petani naik 0,01 persen, sementara indeks yang dibayarkan petani turun 0,18 persen.

Bila mengacu berdasarkan subsektor, kenaikan NTP terjadi pada sektor tanaman pangan, yaitu sebesar 0,43 persen dari 96,85 menjadi 97,27. Kenaikan terjadi karena harga gabah naik.

Untuk NTP tanaman perkebunan rakyat naik 0,71 persen karena harga cengkeh dan karet melonjak. Sementara NTP peternakan naik 0,33 persen setelah tingginya harga sapi potong dan kambing.

Di tengah pandemi, sektor pertanian memberikan performa yang lebih baik, lebih kuat dalam menghadapi goncangan krisis ketimbang sektor ekonomi lainnya. [Muhammad Qolbi]