PedomanBengkulu.com, Lebong – Pengadilan Negeri (PN) Tubei Kabupaten Lebong menolak gugatan praperadilan, yang diajukan mantan Ketua DPRD Lebong TR, terkait penetapan status tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong kepada dirinya. TR sendiri bersama 4 orang lainnya, sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), pada anggaran rutin Sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016.

Dalam keputusannya, yang dibacakan Hakim Tunggal Jona Agusmen, PN Tubei menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum TR selaku pemohon. Secara tidak langsung menegaskan, bahwa penetapan status tersangka kepada mantan Ketua DPRD Lebong oleh Kejari Lebong, sudah sah secara hukum.

“Mengadili. Satu, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara,” ungkap Hakim Jona Agusmen, saat memimpin persidangan keputusan Pra peradilan di PN Tubei, Senin (02/08/2021) siang.

Terkait putusan tersebut, tim Kuasa Hukum mantan Ketua DPRD Lebong periode 2014-2019, TR yang dipimpin Firnandes Maurisya usai persidangan, sepertinya legowo menerima keputusan hakim majelis Pra peradilan PN Tubei. Bahkan dirinya juga menyampaikan, menghormati keputusan PN Tubei yang menolak semua permohonan yang mereka ajukan.

“Kita menghormati keputusan Hakim,” ucap Firnandes di halaman Gedung PN Tubei.

Firnandes juga mengatakan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum, akan siap mendampingi kliennya TR untuk mengikuti proses hukum selanjutnya yang di Kejari Lebong. Dimana dirinya juga menyebutkan, bahwa posisi kliennya saat ini masih berada di Jakarta.

“Kita akan sampaikan (kepada TR,red), serta menunggu panggilan dari pihak Kejaksaan untuk pemeriksaan lanjutan,” sampainya.

Sementara itu, Kepala Kejari Lebong Arief Indra Kusuma Adhi menegaskan, bahwa tim penyidik dari Kejari Lebong sejak awal yakin dan percaya apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai hukum. Pasca putusan PN Tubei, yang menyatakan yang telah menolak semua, baik itu argumen pihak pemohon dan permohonan gugatan praperadilan.

“Pada intinya, penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (Kejari Lebong,red) itu sah, sebagaimana yang ditentukan, dan sebagaimana yang diatur undang-undang,” tegas Arief.

Seperti diketahui, sebelumnya tiga kali mangkir dari panggilan Kejari Lebong, TR sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Ditambahkan Kasi Pidsus Kejari Lebong, Ronald Thomas Mendrova menyebutkan pihaknya sudah melaporkan, serta berkoordinasi secara intens dengan tim Kejati maupun Kejagung RI, untuk mencari dan menelusuri keberadaan TR.

“Proses tetap berlanjut, saat ini kita intens koordinasi dengan tim wilayah, baik yang ada di Kejati maupun Kejagung terkait keberadaan TR,” pungkasnya.[Supriyadi]