Setiap orang bekerja karena ingin mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa orang ada yang bekerja di sektor swasta maupun sektor publik/ instansi pemerintah. Tujuan dari bekerja di kedua sektor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Semua organisasi sektor publik memiliki fungsi dan kegiatan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai kegiatan penunjang berupa penyelenggaraan operasional perkantoran. Kegiatan operasional perkantoran meliputi pembayaran gaji pegawai, pembayaran pemeliharaan gedung, pembayaran pemeliharaan peralatan, pembayaran keperluan perkantoran sehari-hari, dan lain-lainnya.

Gaji sebagai penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja di Instansi pemerintah sering disebut dengan istilah belanja pegawai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran, Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri,baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Pembayaran belanja pegawai untuk kementerian negara/lembaga secara umum dilakukan dimasing-masing kantor daerah/vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pembayaran gaji merupakan kegiatan yang berulang setiap bulan, simpel dan bersifat transaksional. Tetapi karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak sehingga harus dikelola dengan baik dan tepat waktu.

Upaya reformasi birokrasi serta peningkatan efisiensi belanja terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu terobosan yang dilakukan yaitu dengan kebijakan sentralisasi pembayaran gaji/belanja pegawai pada kementerian negara/lembaga.

Melalui kebijakan ini, kantor daerah/vertikal tidak perlu melakukan aktivitas pencairan dana belanja pegawai. tetapi seluruh tanggungjawab aktivitas pencairan dana tersebut beralih dan dilakukan oleh masing-masing kantor pusat kementerian negara/lembaga.

Saat ini baru beberapa kementerian negara/lembaga yang melakukan sentralisasi pembayaran gaji pegawai. Diawali oleh kementerian keuangan yang sejak tahun 2017 melakukan piloting sentralisasi anggaran belanja pegawai kecuali belanja uang makan dan lembur. Selanjutnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan sentralisasi pembayaran gaji untuk semua komponen belanja pegawai tanpa terkecuali.

Kebijakan sentralisasi anggaran belanja pegawai tentunya bukan pekerjaan yang simpel dan mudah, tetapi terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1) Sentralisasi pembayaran gaji membutuhkan proses rekonsiliasi dan validasi data seluruh pegawai yang cukup lama dan jumlahnya sangat banyak, sehingga membutuhkan pegawai di kantor Pusat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait IT yang baik.

2) Belum adanya single data base menyebabkan pada tahap awal sentralisasi kemungkinan terdapat kesalahan dan kekeliruan data pegawai cukup tinggi, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran gaji, pembayaran ganda atau kendala administrasi.

3) Peningkatan beban kerja pada kantor pusat terutama yang mengelola pembayaran gaji karena harus mengurusi pembayan gaji pegawai satu kementerian negara/lembaga.
Kendala dan hambatan yang di hadapi dalam proses implementasi sentralisasi pembayaran gaji, dapat diatasi dengan kerja keras serta sinergi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan gaji.

Kebijakan sentralisasi gaji memiliki manfaat yang besar bagi kementerian negara/lembaga dan sebagai upaya efisiensi keuangan negara. Beberapa manfaat dan dampak positif kebijakan sentralisasi pembayaran gaji adalah:

1) Kemudahan bagi pengelola keuangan di kantor daerah/vertikal, yaitu tidak perlu lagi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji dan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji. Sehingga terjadi penghematan biaya perjalanan dinas terkait proses pencairan gaji pegawai yang cukup singnifikan.

2) Kantor daerah/vertikal tidak perlu melakukan revisi DIPA yang disebabkan adanya pagu minus karena pembayaran gaji.

3) Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu penerapan sentralisasi pembayaran gaji membuat efisiensi SDM karena Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) hanya terdapat pada Kantor pusat dan kantor daerah/vertikal tidak perlu memiliki PPABP.

4) Efisiensi anggaran yaitu berkurangnya jumlah Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang sangat singnifikan, otomatis terdapat efisiensi anggaran berupa pengurangan honorarium pengelola pada pagu anggaran belanja gaji.

5) Efisiensi belanja perlengkapan perkantoran berupa ATK, karena terdapat penghematan penggunaan kertas dan tinta. Dokumen kelengkapan pencaiaran pembayaran gaji pegawai hanya dilakukan oleh kantor pusat.

Setiap kebijakan yang diambil pasti selalu menemui phak yang setuju dan tidak setuju, terlebih lagi apabila kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan sentralisasi pembayaran gaji/belanja pegawai memiliki manfaat yang banyak, meskipun terdapat beberapa kendala pada saat awal pengimplementasian di kementerian negara/lembaga.

Sentralisasi pembayaran gaji merupakan salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi di instansi pemerintah, serta upaya efisiensi keuangan negara. Harapannya semakin banyak kementerian negara dan lembaga yang menerapkan kebijakan sentralisasi pembayaran gaji pegawainya.

Hal ini akan menciptakan penghematan dan efisiensi anggaran yang cukup signifikan, sehingga anggaran tersebut dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pos kegiatan yang lainnya. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, pemerintah berusaha mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (AM)

Oleh: Abdul Mufid, S.E., M.Ec.Dev Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

E-mail: abdul_mufid84@yahoo.co.id