Tampak Tim PPNS saat melaksanakan klarifikasi kepada sejumlah vendor Reklame di Kantor Satpol PP Lebong

PedomanBengkulu.com, Lebong – Dalam kurun tiga tahun terakhir, Pemkab Lebong belum bisa maksimal dalam menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Retribusi dan pajak Reklame, dikarenakan terkendala masih banyak vendor yang belum memiliki perizinan Reklame. Hal tersebut terungkap, setelah tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau (PPNS) Kabupaten Lebong, melaksanakan panggilan klarifikasi kepada sejumlah perusahaan yang memiliki reklame di Kabupaten Lebong.

“Ada puluhan perusahaan atau badan usaha vendor reklame di Kabupaten Lebong, kita panggil klarifikasi. Kebanyakan mereka saat ini belum memiliki izin reklame,” sampai Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lebong, Andrian Aristiawan kepada PedomanBengkulu.com Selasa (14/09/2021) siang.

Dikatakan Andrian, dari sejumlah perusahaan yang dipanggil juga ada yang mengaku sudah mengurus dokumen perizinan mereka, sudah sejak lama di instansi terkait tetapi hingga sekarang belum juga selesai.

“Mereka ngaku sudah urus izinnya, tapi sampai saat ini belum selesai. Tentunya ini juga menjadi kendala kita untuk menekan mereka untuk membayar pajak reklame untuk PAD Lebong,” bebernya.

Dilanjutkan Andrian, panggilan klarifikasi kepada sejumlah Vendor Reklame tersebut, dalam rangka Satpol PP dan BKD Lebong menegakkan Perda Lebong Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, yang menyebutkan setiap penyelenggara reklame yang bersifat komersil wajib membayar pajak dan mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).
Selanjutnya dijelaskan juga dalam Perda Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Lebong.

“Kalau kita lebih kepada penerapan Perda dan meminta mereka segera melengkapi perizinannya. Karena bagi Vendor yang membandel akan kita proses sesuai aturan,” pungkasnya. [Supriyadi]