Ilustrasi.

Pancasila memiliki sumber pengetahuan dan nilai-nilai luhur maka sudah seharusnya dapat diimplementasikan oleh setiap masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai kesatuan nilai bisa dikatakan bersifat utopis dan mistis belaka. Karena, secara filosofis muncul permasalahan nilai-nilai Pancasila sangat sulit diterapkan di dalam diri bangsa Indonesia. Dewasa ini Pancasila hanya menjadi sebuah simbol atau lambang saja, dan tidak memiliki arti serta sumbangsih dalam menyelesaikan permasalahan negara yang seharusnya diselesaikan secara bersama, hal ini justru malah mengakibatkan reduksi makna filosofis Pancasila yang mengandung nilai-nilai.

Era kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengaruh globalisasi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat ternyata menggeser norma-norma tradisional yang telah tumbuh berkembang serta mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Persaingan dewasa ini makin ketat dan keras dalam setiap bidang kehidupan dan profesi, bahkan cenderung memikirkan kebutuhan indvidu dan golongannya. Hubungan antar sesama individu tidak lagi didasari oleh suatu kesadaran untuk saling tolong menolong, tetapi didasari oleh suatu pertimbangan apakah menguntungkan atau tidak secara materi. Hubungan yang seperti itu akan sangat mudah menimbulkan ketegangan dan kerenggangan karena tidak berangkat dari suatu pemahaman secara utuh terhadap rasa kepedulian antar sesama.

Untuk itu maka diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dapat menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu tulisan ini akan sedikit menyigi bagaimana intersubjektivitas dan eksistensialisme Pancasila dalam menjawab pelbagai persoalan bangsa yang kian hari menggerus sendi-sendi kehidupan bernegara.

Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup atau filosofi bangsa (weltanschauung) dan juga merupakan prinsip-prinsip dasar negara. Secara filosofis makna dari pemikiran Pancasila sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang mendasari urusan kemasyarakatan. Ketika Pancasila dinyatakan sebagai pandangan hidup, maka ia akan menjelma menjadi petunjuk (guidance) di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa. Secara filosofis Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang berderajat di dalamnya terkandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis. Pancasila sebagai ideologi bangsa haruslah dianggap sebagai sebuah keyakinan (belief) sebagai justifikasiyang juga bersifat dinamis berkembang, nilai luhur dan nilai dasarnya harus dapat bersifat tetap, sementara nilai instrumentalnya harus semakin dapat direformasi serta direvitalisasi dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Ketiga, Pancasila menjadi cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang mempunyai kekuatan sebagai norma dasar (grundnorm). Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengandung konsekuensi bahwa tatanan norma hukum bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai cita hukum maka Pancasila haruslah menjadi bintang pemandu bagi seluruh produk hukum nasional, artinya semua produk hukum haruslah ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung Pancasila. Tidak seperti saat ini dalam semangat cita hukum nasional terjadi reduksi nilai Pancasila. Hukum tidak memunculkan wajah Pancasila yang sebenarnya. Karena aturan hukum kita didesain untuk banyak kepentingan (Kapital Global).

Maka dari itu pentingnya sebuah proses internalisasi Pancasila, kalaulah pancasila dianggap nilai luhur ke-Indonesiaan, maka terjadi reduksi nilai pancasila ketika pancasila bertranformasi kedalam kehidupan masyarakat. Wajah Pancasila haruslah menjadi wujud dari sebuah masyarakat Indonesia yang pluralisme dan sekaligus menjadi jiwa bangsa (volkgeist)

Prinsip hubungan intersubjektivitas Pancasila dikembangkan dari prinsip pengakuan Pancasila terhadap otonomi individu dan kebersamaan, yang disinari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Dengan demikian suasana hubungan intersubjektivitas itu akan menjamin suasana hidup yang lebih humanis dan religius.

Pancasila adalah filsafat bangsa yang sesungguhnya berhimpit dengan jiwa bangsa. Pancasila menjadi hakikat dalam kenyataan dan kebenaran karena dapat berwajah ganda dalam kajian filsafat ilmu. Hakikat kenyataan dan kebenaran serta nilai-nilai filsafat tersebut sebenarnya adalah bagian dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi yang harus dieksplorasi oleh filsafat ilmu dalam upaya mengembangkan Pancasila.

Maka dari itu Pancasila sudah seharusnya menjadi asas metafisis yang melandasi hubungan intersubjektivitas dalam kehidupan sosial bernegara yang menjembatani hubungan tingkah laku kehidupan sehari-hari warga masyarakat dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa. Pembenaran Pancasila dalam mengatasi persoalan bangsa dalam wacana filsafat ilmu tidak bersifat tunggal tapi justru bersifat plural. Makna pembenaran itu bisa menunjukan beragam pengertian Ketika didekati oleh berbagai perspektif. Dapat mempunyai konotasi empiris ketika dijustifikasi dengan kenyataan aktual. Kemudian dapat juga memiliki arti matematis dan logis dengan menyuguhkan wacana yang bersifat abstrak logis-matematis. Pembenaran Pancasila juga dapat berarti pragmatis ketika kita menuntut manfaat dan kegunaan praktis dalam kehidupan konkret sehari-hari. Maka sudah seharusnya kita menghidupkan kembali eksistensialisme Pancasila yang berakar dari upaya untuk bangkit dari segala hegemoni untuk menemukan eksistensi dan esensi dalam menjawab persoal bangsa. Sekian.

ARIE ELCAPUTERA, Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi