PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Belajar dari sejak pandemi melanda Indonesia, banyak sektor yang ambruk, merugi hingga tak mampu membayar karyawan. Namun, dari banyak sektor yang dihantam, pertanian menjadi sektor unggulan yang mampu bertahan meskipun gejolak itu terus menerpa.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, peningkatan kapasitas pertanian khususnya di Bengkulu perlu diterpa lebih lanjut, mengingat pertanian telah berhasil menyelematkan dari krisis globlal.

“Saya minta pemerintah terus melakukan bimbingan-bimbingan pertanian. Peningkatan kapasitas petani menjadi sumber meningkatnya produksi pertanian. Jangan salah, pertanian menjadi sektor andalan kita sejak pandemi,” kata Hj Riri Damayanti John Latief kepada media, Selasa (14/9/2021)

Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini mencontohkan bergairahnya tanaman hortikultura yang menjadi kebutuhan masyarakat setiap harinya.

“Berikan pupuk subsidi kepada petani. Saya akan awasi, jangan ada yang bermain di belakang soal ini. Pemberian pupuk subsidi harus benar-benar tepat sasaran, jangan ada yang melenceng,” tegas Hj Riri Damayanti John Latief.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini meminta Pemerintah Daerah untuk cepat tanggap dengan soal pertanian.

“Petani harus benar-benar diutamakan. Saya khawatir jika tak menjadi prioritas, pertanian akan mengalami serupa dengan sektor lainnya. Apalagi cuaca ekstrem beberapa waktu lalu, tentu ini akan menghantam produksi pertanian,” ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini juga menjelaskan, terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan Undang Undang (UU) No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).

“Penyuluhan adalah harapan baru kita. Mari kita kawal bersama-sama. Ini demi meningkatkan kualitas petani Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu,” ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.

Perlu diketahui, UU SP3K saat ini telah masuk dalam lingkup Prolegnas Jangka Menengah I 2020-2024 tengah dilakukan uji sahih oleh Komite II DPD RI.

Penyusunan Prolegnas dalam Rapat Tripartit DPR, DPD, dan Pemerintah beberapa waktu lalu telah disepakati bahwa DPD RI sebagai leading sector penyusunan RUU Perubahan Atas UU tentang SP3K. [Muhammad Qolbi]