PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Poltisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ronny PL Tobing ikut angkat suara terkait persoalan penahanan ijazah oleh beberapa sekolah.

Anggota DPRD Kota Bengkulu ini pun meminta agar program memerdekakan ijazah sebagaimana yang dilakukan Walikota Helmi Hasan tak perlu dipermasalahkan.

“Tak usah menganggap itu ada unsur politik, memang sudah tugas walikota membantu warganya. Lagi pula memang walikota itu menerima pesan langsung dari warga yang minta dibantu,” kata Ronny, Rabu (1/9/2021).

Menurutnya, narasi-narasi ‘Pilkada masih 2024 masih jauh’ yang dimainkan kelompok yang tidak senang dengan program tersebut tak perlu lagi dihembuskan. Sebab, hal itu tidak bermanfaat bagi rakyat.

“Masyarakat tidak butuh gaduh, masyarakat butuh kerja dan aksi nyata. Jadi stop lah berpolemik soal ijazah ini,” ungkap pria berdarah Medan itu.

Ucok, sapaan akrabnya menilai, harusnya Pemprov Bengkulu mengakui saja memang banyak ijazah yang ditahan sekolah. Gubernur beserta OPD terkait harusnya melakukan tindakan jelas.

“Pak Gubernur harusnya berkoordinasi dengan walikota dan bupati supaya permasalahan ini bisa diatasi. Akui saja kalau itu memang salah, bukan malah sibuk cari pembenaran,” jelasnya.

Untuk pihak sekolah negeri, sambung Ucok, seyogyanya memberikan ruang bagi warga kurang mampu yang tidak bisa membayar tunggakan. Siswa cukup membawa SKTM dan ijazah harusnya bisa langsung diberikan.

“Sekolah-sekolah negeri kan tidak dituntut PAD. Tidak juga bakal roboh sekolah kalau ada beberapa siswa yang diberikan keringanan pembayaran,” demikian Ucok. [**]