PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sempat membuat kebijakan membolehkan kadernya berpoligami. Dengan catatan setiap kader sudah mampu secara ekonomi sekaligus mengutamakan janda untuk dijadikan istri.
Kebijakan itu merupakan bagian dari program solidaritas pihak PKS. Anjuran bagi kader pria yang mampu berpoligami itu ada di poin B nomor 8 surat tersebut.
“Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) atau awanis,” demikian keterangan dalam surat tersebut.
Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu, Sujono membenarkan adanya kebijakan tersebut. Tapi katanya, PKS kemudian mencabut kebijakan itu karena mendapat masukan dari banyak pihak.
“Karena banyak masukan dari berbagai pihak dan PKS merupakan partai yang aspiratif serta sangat menerima masukan, maka kebijakan tersebut dicabut oleh dewan syari’ah pusat dan PKS tetap konsentrasi untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi Covid 19,” kata Sujono, Jumat (1/10/2021).
Kebijakan itu sempat dikecam sejumlah pihak karena dinilai merendahkan perempuan.
Salah satu pihak yang mengecam kebijakan itu adalah komunitas #SaveJanda. Kebijakan tersebut dinilai hanya akan memperburuk stigma janda.
“Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka,” ujar Founder Komunitas #SaveJanda, Mutiara dalam keterangan tertulisnya.
Mutiara meminta agar semua pihak berhenti memosisikan perempuan sebagai objek. Ia menekankan, pernikahan bukan sebuah hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan.
Ia menyatakan, pernikahan adalah kesepakatan bersama dua belah pihak sebagai subjek, yang didasari oleh kesadaran, cinta dan kasih sayang antara keduanya.
“Dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami ini kami nilai sebagai sebuah narasi kemunduran yang mengkhianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,” tuturnya.
Mutiara menyadari, kemiskinan masih menjadi masalah utama bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih janda. Akan tetapi, solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami.
“Solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan serta akses terhadap lapangan pekerjaan. Anak yatim dibantu dengan beasiswa atau program orang tua asuh, bukan mempoligami ibunya,” pungkasnya. [MS]
