PedomanBengkulu.com, Kota Bengkulu - Permasalahan banjir yang menimpa Kota Bengkulu beberapa hari lalu menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dan para pengembang perumahan yang ada di Kota Bengkulu.
Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Pemkot melakukan diskusi mencari solusi banjir bersama asosiasi pengembang (REI, APERSI, HIMPERA). Hal ini disampaikan langsung oleh Kadis Perkim I Made Ardana saat diwawancara, Senin (25/10/2021).
“Kami menyamakan persepsi untuk sama-sama menjaga kota ini agar terhindar dari bencana banjir dalam membangun perumahan. Jadi kita ingatkan dalam membangun perumahan tidak pada lokasi yang tidak mengundang banjir, resapan air, atau di dekat bantaran sungai,” ungkap Made.
Ia menegaskan, pengembang diminta mematuhi regulasi yang sudah diatur dari beberapa OPD terkait, terkhususnya masalah perizinan.
“Semua regulasi dan syarat wajib dipatuhi dan ditaati. Kemudian, kita juga akan melakukan monitoring nantinya,” jelas Made.
Selain itu, saat ingin membangun, Made ingin harus ada pendampingan para ahli agar perumahan yang dibangun nantinya bebas dari banjir.
“Pertama, ketika megajukan izin, Pemkot minta pendampingan dari konsultan yang paham debit air, debit banjir, jangan di lokasi resapan air dan lainnya. Intinya harus ada pendampingan. Kemudian, harus mentaati apa saja yang di rekomendasikan oleh Pemkot, seperti tidak dekat sungai, teresiko terhadap bencaana, harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH), harus ada kolam retensi dan lainnya, itu yang wajib ditaat saat membangun membangun,” tuturnya.
Setelah itu, kata Made, asosiasi juga bekerjasama saling memberi masukan kepada developer yang sudah membangun di kawasan banjir, seperti perumahan Ejuka dengan mencari solusi dan jalan keluar mengenai permasalahan banjir.
Dalam waktu dekat, Made mengatakan harus ada aksi baik itu jangka dekat maupun jangka panjang terkait masalah banjir.
“Kita terus mengantisipasi banjir yang bersumber bahwa banjir berasal dari sungai Bengkulu, kemudian menghantam kawasan permukiman bantaran sungai, seperti perumahan korpri, ejuka dan sampai rawa makmur. Kita juga melakukan konsultasi ke balai sungai mengenai hal ini,” pungkasnya.[ADV]
