PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Sumardi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua Kantor organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dari dua kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Bengkulu, keduanya perlu terdapat perbaikan.
Ketua Komisi III tersebut merasa miris melihat kondisi bangunan gedung DP3AKB yang banyak rusak. Sedangkan untuk gedung kantor Nakertrans masih cukup baik hanya beberapa yang perlu dilakukan perbaikan.
“Saat membahas anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), saya ingat DP3AKB tidak pernah disebut. Saya lihat juga kondisi kendaraan operasional mobil dinas (Mobnas) Kepala-nya, sejak saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dikbus) Provinsi dulu hingga kini belum juga diganti” kata Sumardi, Selasa (26/10/21).
Sumardi melihat bangunan gedungnya sudah banyak yang rusak, dan perlu direhab. Terlebih lagi bangunan gedung itu, peninggalan zaman sentralisasi ke otonomi daerah. Ditambah lagi sarana dan prasarana lainnya, seperti komputer atau laptop serta pendingin ruangan seperti, hanya yang di ruang Kepala Dinas-nya yang berfungsi.
“Sampai saat ini hampir 90 persen bangunan gedung itu belum ada yang diganti. Atap, jendelanya, dan lantainya rusak. Nah ini tentu perlu jadi catatan bagi kita,” ungkap Sumardi.
Sumardi menilai perlunya memberikan perhatian ke Dinas yang menangani permasalahan perempuan dan anak ini, sebab Bengkulu selalu mendapatkan anugerah Parahita Ika Praya.
“Saya rasa sekitar Rp 1,2 miliar cukup. Nanti saya bersama teman-teman di Banggar bisa memasukkan di APBD Perubahan tahun 2022. Mengingat untuk APBD murni tahun 2022, itu KUA PPAS-nya sudah” katanya.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Provinsi Bengkulu Foritha Ramadhani Dewi mengapresiasi kunjungan Ketua Komisi III DPRD Provinsi, karena dapat melihat langsung kondisi bangunan gedung kantor mereka yang memang sudah kurang nyaman ditempati selama ini.
Belum lagi diakui, dengan kondisi sekarang seperti saat hujan deras, telah menganggu kinerja, dan terpaksa beberapa karyawan mengungsi pindah keruangan gedung lainnya yang tidak bocor.
“Mohon dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat perbaikan gedung kantor kami. Ini dapat menambah semangat kami untuk bekerja. Kami sudah beberapa kali mengajukan untuk rehab, namun karena memang adanya COVID-19 dan rasionalisasi anggaran jadi belum bisa terakomodir,” pungkas Foritha. (adv)
