Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, menyatakan dukungannya atas program penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kesejahteraan nelayan.
"Ini program yang bagus untuk meningkatkan perekonomian nelayan kecil. Apalagi Senator turut serta mengusulkan nelayan-nelayan kecil untuk dilatih menjadi ABK (anak buah kapal) yang akan dapat gaji tetap agar program ini bisa berjalan," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menuturkan, di Bengkulu nelayan kecil dan masyarakat pesisir masih identik dengan kemiskinan yang mayoritas masih menangkap ikan dengan alat yang masih begitu sederhana dan seringkali harus berhadapan dengan gelombang Samudera Hindia yang ganas.
"Ketergantungan terhadap musim menjadi sangat tinggi, dan wilayah tangkapnya tentu terbatas, sehingga berdampak pada hasil tangkapan yang sedikit. Belum lagi persaingan dengan sesama mereka dalam memperebutkan sumberdaya. Pendapatannya begitu rendah," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap Kementerian KKP harus menempatkan nelayan kecil dan masyarakat pesisir ini dalam posisi prioritas terutama dalam merumuskan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.
"Program kerja Kementerian KKP hendaknya dilakukan dengan dasar pendataan yang baik dan lengkap serta riset yang mendalam atas seluruh potensi yang ada di seluruh daerah di tanah air. Terutama untuk nelayan kecil," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam paparannya menyampai berbagai program yang bakal dilaksanakan pada tahun 2022 seperti pembangunan kampung perikanan yang terdiri dari kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya.
Alumni S1 Teknik Industri ITB tersebut mengungkapkan, dalam pembangunan kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya di berbagai daerah Indonesia ini, KKP akan bersinergi dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
"Dalam program ini KKP akan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana seperti bantuan kapal, alat tangkap, dan mesin kapal. Selain itu bantuan berupa pelatihan, serta penyaluran dana bergulir untuk modal usaha," sampai Menteri Trenggono.
Pembangunan tersebut, lanjut Menteri Trenggono, bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan di berbagai daerah yang akan dilakukan di 120 lokasi dan di 130 lokasi untuk pembangunan kampung budidaya.
"Selain itu, kolaborasi akan dilakukan dalam penyediaan BBM dan energi, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, pendidikan, penguatan kelembagaan usaha melalui koperasi nelayan, hingga fasilitas kesehatan," demikian Menteri Trenggono.
Selain membahas tentang program pembangunan kampung perikanan, dalam rapat kerja ini juga dibahas mengenai implementasi penangkapan terukur di seluruh WPPNRI, pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas orientasi ekspor, serta program bantuan pemerintah bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. [Muhammad Qolbi]
