PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Gerak harga pangan yang tidak menentu yang terjadi sepanjang tahun 2021 hingga awal tahun 2022 ini menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi cerminan belum efektifnya langkah pembuat kebijakan dalam mengendalikan harga pangan seperti telur, ayam, hingga daging sapi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief, mengatakan, sama seperti daerah lainnya, beberapa pekan terakhir sejumlah harga pangan di Bengkulu naik seperti minyak goreng, telur ayam, daging ayam potong hingga produk konsumsi hasil pabrik.
"Ini menunjukkan bahwa situasi pangan masih perlu dibenahi. Kenaikan harga ini tergolong aneh di tengah sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang melimpah. Konsep ketahanan pangan harus dievaluasi," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (26/1/2022).
Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menilai cara gampangan berupa membeli berbagai kebutuhan dengan cara impor untuk menciptakan ketahanan pangan harus mulai ditinggalkan dan diubah dengan cara menciptakan kedaulatan pangan dengan cara menggenjot produksi pangan sendiri.
"Impor pangan menghancurkan komoditas yang dihasilkan petani dan nelayan bangsa sendiri sehingga mereka merasa menjadi petani atau nelayan tidak menjanjikan kehidupan lebih baik, terus sawah atau ladangnya dijual, lalu pindah ke kota mengadu nasib. Fenomena alih fungsi lahan ini di Bengkulu berjalan dengan cepat. Ini perlu dibenahi," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menyarankan pemerintah daerah di Bengkulu dan pemerintah daerah lainnya membuat peta jalan untuk menciptakan swasembada pangan pangan yang jelas serta terukur dan tidak menjadikan panen raya hanya untuk pencitraan semata.
"Saya minta pusat memberikan atensi khusus untuk daerah-daerah yang punya inovasi pembangunan pangan yang baik agar setiap daerah berlomba-lomba memperbaiki kinerja produksi pangannya. Bahkan kalau perlu kepala daerah yang memperjuangkan kebijakan politik yang berpihak pada pemajuan sektor pangan diberikan penghargaan khusus oleh presiden," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, pemerintah juga harus segera mengajak petani, akademisi, pengusaha pangan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk sama-sama merumuskan peta jalan membangun pangan nasional yang tangguh dan mandiri, termasuk dari perwakilan-perwakilan daerah.
"Indonesia ini didirikan dengan kesepakatan untuk mewujudkan masyarakat yang kebutuhannya pangannya terpenuhi dengan cara yang baik. Dengan pangan yang terpenuhi, kehidupan yang layak dan sejahtera akan terwujud. Pembangunan ekonomi nasional dan yang lain pun akan berjalan dengan lancar," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
