PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Juru parkir (Jukir) di Zona 6 ternyata banyak yang hanya dijadikan pekerja saja oleh pemegang Surat Perintah Tugas (SPT). Hal ini terkuak saat zona sekitaran Pasar Panorama itu dikelola pihak ketiga, yakni CV Baskara Hutani Persada (BHP).
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu meminta agar pihak CV melakukan penataan dan memutus para pemegang SPT yang tidak menjadi Jukir. Sebab, hal ini lah yang selama ini mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu.
"Ini kan panjang betul alurnya, jukir setor ke pemegang SPT, pemegang SPT baru setor ke CV," kata Teuku, Jumat (11/2).
"Harusnya, dari jukir langsung saja ke pihak CV. Ngapain juga ada pihak lain di sana," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, politisi PAN itu pun menyarankan agar pihak ketiga segera melakukan penataan jukir di zona 6.
"Kumpulkan para jukir itu. Kalau ada yang pegang SPT tapi tidak jadi jukir, putuskan saja SPT mereka. Supaya CV langsung berhubungan sama jukir dan tidak ada kebocoran PAD," jelasnya.
Terkait kenaikan setoran, Teuku juga menyarankan kenaikan berdasarkan pada uji petik dan tidak memberatkan jukir.
"Memang pemerintah tidak menghalangi adanya kenaikan karena perusahaan juga butuh operasional. Dan yang penting PAD sebagaimana hasil uji petik dari Bapenda bisa capai target," ungkapnya.
Sebelumnya, pihak CV menemukan jukir di Jalan Salak yang menyetor Rp130 ribu per hari kepada pemilik SPT. Artinya, pemilik SPT mendapat Rp3,9 juta per bulan.
Padahal, CV hanya menerima Rp1,3 juta per bulan untuk disetorkan ke pemerintah dan biaya operasional. Artinya pemilik SPT yang tidak bekerja lebih untung dari pemerintah dan perusahaan. (*)
