PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Semua pihak saat ini mesti memberikan perhatian terhadap perubahan iklim global karena secara langsung berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan bumi manusia. Ozon semakin menipis, suhu bumi kian panas, wabah penyakit kian marak dan bencana alam datang silih berganti tiada henti.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menyurati seluruh Gubernur Provinsi se-Indonesia agar seluruh daerah di Indonesia memiliki pemahaman yang sama atas kebijakan pengendalian perubahan iklim dan setiap perkembangannya.
"Seluruh daerah diminta untuk melakukan antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Gubernur harus menggunakan semua kewenangan yang dimilikinya untuk membina pemerintahan di bawahnya untuk melakukan gerakan pengendalian perubahan iklim ini. Dunia sedang sakit, semua harus ikut gotong royong mengendalikan iklim," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (23/2/2022).
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menjelaskan, sesuai peran yang diatur dalam konstitusi, DPD RI melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk merespon upaya mengenai pengendalian perubahan iklim tersebut.
"Saran, masukan dan kritikan mengenai regulasi ini akan saya tampung, diformulasikan, diperbaiki dan harus dilaksanakan secara konsekuen oleh instansi terkait. Silahkan disampaikan melalui sarana apa saja. Tidak boleh ada yang abai dengan hal ini karena ancamannya luar biasa," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, diantara ancaman yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut adalah memburuknya kualitas kehidupan manusia, meningkatnya wabah penyakit, cuaca ekstrem hingga ancaman punahnya kehidupan umat manusia.
"Dalam konteks ini DPD beranggapan bahwa sikap yang bijak terhadap meteorologi, klimatologi, dan geofisika bahwa atmosfer dan bumi merupakan sesuatu yang perlu dimanfaatkan, namun harus diminimalkan risikonya, dan dipelihara kelestariannya agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia," tegas Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, Konferensi Perubahan Iklim Glasgow (COP 26) yang diselenggarakan pada akhir 2021 yang lalu di Skotlandia telah disepakati segera dilakukannya pengurangan emisi serta penggunaan energi terbarukan dan menjanjikan lebih banyak bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang.
"Dan dalam pesetujuan Paris juga disepakati negara maju wajib menyediakan sumber pendanaan untuk membantu negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi. Semua negara juga sepakat untuk melakukan peningkatan aksi kerja sama dalam hal pengembangan dan alih teknologi. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai komitmen yang ada," demikian harap Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi ]
