PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah komoditas minyak goreng masih menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, baik yang mengeluhkan mengenai kelangkaan, mengenai harganya yang mahal, hingga berbagai dampak yang ditimbulkan di belakangnya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief meminta kepada kementerian terkait agar menegakkan wibawa pemerintah dengan segera mengatasi berbagai permasalah terkait minyak goreng ini.
"Saya khawatir kalau masalah minyak goreng ini belum teratasi maka komoditas yang lain akan ikut naik menjelang Ramadan. Apalagi pandemi masih berlangsung dan daya beli masyarakat belum benar-benar pulih. Harus segera diatasi," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Senin (14/2/2022).
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menjelaskan, ia telah mencermati perkembangan komoditas minyak goreng ini di Bengkulu dan mendapatkan masih adanya keluhan di sejumlah daerah terutama mengenai belum efektifnya kebijakan satu harga.
"Ini bikin pusing emak-emak. Belum lagi kadang-kadang kosong di rak minimarket. Begitu tersedia, langsung habis. Yang lebih buruk lagi kalau sampai berdampak ke sektor lain, terutama makanan dan minuman jadi. Sebelum Ramadan aja sudah tinggi, jangan-jangan pas lebaran lebih mahal lagi seperti yang sudah-sudah," ujar Hj Riri Damayanti John Latief was-was.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menilai, belum terkendalinya komoditas minyak goreng di pasaran membuktikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah selama ini belum tepat dan patut dievaluasi.
"Sebagai produsen terbesar CPO, Indonesia seharusnya negara yang paling perkasa dalam mengendalikan harga minyak goreng, bukannya malah terombang-ambing begini. Ini kan aneh. Ada yang salah dan masih ada waktu sebelum Ramadan untuk diperbaiki," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, bila solusi-solusi biasa tidak membuahkan hasil, pemerintah mestinya berani mengambil langkah besar dengan memperbaiki tata kelola minyak goreng dari sejak hulu di perkebunan hingga ke hilir di pasar modern maupun tradisional.
"Indonesia kebun sawitnya banyak, kalau semua dikuasai, dikontrol, diatur dan dikendalikan negara dari sejak berbentuk CPO sampai jadi minyak curah, harusnya anjuran presiden agar dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mudah dilaksanakan," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
