PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Polymerase Chain Reaction (PCR) atau pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, maupun virus, terus menjaring aspirasi masyarakat.
Baru-baru ini, empat anggota Pansus PCR berdiskusi dan menyerap aspirasi masyarakat di Kantor DPD RI Perwakilan Banten Kota Serang yakni KH Habib Ali Alwi yang merupakan senator dari Banten, Hj Elviana dari Jambi, Ahmad Bastian dari Lampung dan Hj Riri Damayanti John Latief dari Bengkulu.
Anggota Pansus PCR DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, lembaganya tidak ingin berdiam diri setelah mendengar banyaknya keluhan warga daerah terkait PCR yang tarifnya dinilai memberatkan, khususnya bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi.
"Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tidak percaya dengan virus corona atau menganggapnya sebagai sesuatu yang mengada-ada karena PCR ini dibisniskan dan harganya sulit dijangkau masyarakat miskin. Maka DPD menilai hal ini harus direspon," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Senin (7/2/2022).
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menjelaskan, pandemi covid-19 secara nyata telah membuat banyak usaha yang tutup serta tenaga kerja yang dirumahkan sehingga daya beli masyarakat jatuh dan perekonomian porak-poranda.
"Di Bengkulu sendiri penduduk miskin masih banyak. Data terbaru BPS menyebutkan bahwa Bengkulu termiskin kedua di Sumatera. Ini salah satu alasan kenapa menurut saya harga tes PCR tidak boleh mahal. Jangan sampai pemerintah dituduh cari untung lewat bisnis ini," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menambahkan, pemerintah yang peduli dengan kondisi masyarakat seharusnya menyediakan PCR secara gratis atau terjangkau sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bisa memperolehnya.
"Menjadikan PCR ini sebagai bisnis menurut saya adalah kekeliruan besar dan membahayakan kesehatan publik yang tak bisa mengakses PCR. Keselamatan masyarakat harusnya berdiri diatas angka-angka," tegas Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, salah satu alasan Pansus PCR DPD RI menyerap aspirasi masyarakat banten karena daerah ini memiliki Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi pintu masuk bagi covid-19 maupun semua variannya dari sejak pertama muncul hingga sekarang.
Dalam dialog, masyarakat mengutarakan banyak hal misalnya meminta DPD RI untuk mengingatkan pemerintah agar memberi informasi yang jelas dan transparan terkait tarif PCR dan mengusulkan kepada pemerintah agar Tes PCR bagi seluruh masyarakat Indonesia bisa ditanggung melalui BPJS Kesehatan.
Masyarakat juga menilai kebijakan PCR yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan fenomena yang aneh dan tidak prorakyat karena tidak mengklasifikasikan biaya sesuai tingkatan taraf hidup (standard of living) masyarakat. [Muhamad Qolbi]
