PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Infrastruktur jalan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dilaporkan banyak mengalami kerusakan, terutama di Kota Bengkulu. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu baru-baru ini mengatakan upaya perbaikan terhambat keterbatasan anggaran.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, pembangunan jalan sangat dibutuhkan sebagai penyangga aktivitas ekonomi masyarakat sehingga perbaikan jalan akan memudahkan berjalannya pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan.
"Saya heran kalau pihak-pihak terkait masih bisa duduk tenang meski sudah mengetahui banyak jalan yang rusak. Pembangunan atau perbaikan jalan ini penting segera dibikin supaya ekonomi yang terpuruk akibat pandemi covid-19 bisa kembali pulih," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (15/3/2022).
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menuturkan, pembangunan atau perbaikan jalan dapat mendukung konektivitas jalan provinsi menuju kawasan pariwisata, sentra produksi, akses perkotaan, dan daerah tertinggal.
"Demi menyelamatkan nyawa masyarakat yang lewat, demi mensejahterakan masyarakat, kalau kemampuan pemerintah daerah terbatas, Kementerian terkait harusnya turun tangan, bahkan kalau tawarkan pinjaman ke pemerintah daerah," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menekankan, tak kalah penting adalah pengawasan terhadap kendaraan bertonase tinggi yang mengangkut hasil bumi seperti batu bara, tandan buah segar kelapa sawit dan karet.
"Kalau memang tidak ada alternatif lain selain menggunakan jalan yang ada, maka pemerintah harus mulai memikirkan agar perbaikan jalan berikutnya perkerasan rigid beton. Biar nggak cepat rusak. Jangan sekedar pakai perkerasan aspal terus," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menambahkan, perbaikan jalan ke depan juga mesti dirancang agar bahu jalan lebih tinggi dari badan jalan sehingga saat musim hujan tiba air tidak lagi tergenang.
"Air ini musuh utama lapisan aspal jalan. Jangan sampai muncul dugaan dari masyarakat kalau pemerintah sengaja membiarkan jalan cepat rusak biar nanti bisa diperbaiki lagi dengan anggaran rutin. Kalau jalan awet, anggaran perbaikan kan bisa buat yang lain lagi," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, Dinas PUPR Provinsi Bengkulu telah mengusulkan kepada DPRD Provinsi Bengkulu sebesar Rp40 miliar untuk memperbaiki sekira 40 persen dari total 370 kilometer jalan di bawah kewenangannya yang rusak. Namun yang disetujui DPRD Provinsi Bengkulu disebut hanya Rp1,2 miliar. [Muhammad Qolbi]
