PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng kembali menjadi persoalan besar di Bengkulu. Bahkan operasi pasar minyak goreng yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengundang kekecewaan warga yang akhirnya mendorong terjadinya kericuhan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief mengutarakan, sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektare, kelangkaan minyak goreng benar-benar menampar wajah pemerintah.
"Benar-benar prihatin kondisi masyarakat Indonesia, pandemi covid-19 belum berakhir, ekonomi baru mau tumbuh, sekarang sudah diuji lagi dengan kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng, padahal statusnya adalah penghasil bahan baku minyak goreng terbanyak di dunia," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Senin (7/3/2022).
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menuturkan, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harga dan keberadaannya harus benar-benar dipikirkan dengan skala prioritas oleh pemerintah.
"Kebutuhan rumah bisa ditunda, kebutuhan baju bisa pakai yang lama, tapi kalau kebutuhan perut jangan dibiarkan terlalu lama. Orang bisa nekat kalau menyangkut perut. Saya cemas kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini sebenarnya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah di pusat maupun daerah seperti operasi pasar, menetapkan minyak goreng satu harga, maupun mewajibkan eksportir agar memprioritaskan pasokannya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng ke dalam negeri.
"Pemerintah memang tidak tinggal diam, hanya saja solusi yang diambil terbukti belum efektif sehingga pemerintah perlu melakukan langkah besar mengatur masalah minyak goreng ini dari soal sawitnya di hulu, sampai hilirnya di pasar. Pemerintah jangan takut dengan siapapun, untuk rakyat, DPD akan memberikan dukungan penuh," tegas Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini berharap pemerintah tetap terus memantau dan mengevaluasi kebijakannya di setiap daerah terutama memastikan agar pasokan minyak goreng tetap tersalur, serta tidak adanya penimbunan.
"Evaluasi dari hulu ke hilir bisa jadi program jangka menengah dan upaya meningkatkan produksi minyak goreng dalam negeri jadi program jangka panjang. Yang harus dipastikan segera adalah distribusi minyak goreng dapat merata ke seluruh masyarakat. Mudah-mudahan sebelum Ramadan masalah ini sudah selesai," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, harga minyak goreng di Bengkulu telah menembus Rp40 ribu per liter. Melonjaknya harga ini disinyalir akibat kelangkaan pasokan komoditas tersebut. Karena benar-benar membutuhkan, warga pun terpaksa membeli minyak goreng tersebut meski dengan harga mahal. [Muhammad Qolbi]
