PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Giat pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilaksanakan Komite II DPD RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, kemarin (28/3/2022).
Rombongan Komite II DPD RI diketuai oleh Senator asal Aceh, H Abdullah Puteh, diikuti oleh Senator asal Bengkulu Hj Riri Damayanti John Latief, Sumatera Utara Badikenita P Sitepu, Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni, Sumatera Selatan Amaliah Sobli asal, Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabia, Kepulauan Bangka Belitung Alexander Fransiskus, Sulawesi Selatan Andi Ihsan dan Banten Andiara Aprilia Hikmat.
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan ini adalah perbaikan kondisi hidup nelayan yang masih mengalami kendala dalam penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) terkhusus untuk pelaku usaha perikanan.
"Kendala sistem tersebut nggak bisa diakses. Sehingga para nelayan jadi nggak bisa melaut. Kalau tetap melaut para nelayan dirazia. Akhirnya nelayan nggak punya penghasilan. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera menyikapi persoalan ini dengan baik dan bijak," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini menyatakan meski persoalan yang dialami nelayan tersebut disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, namun permasalahan OSS ini disinyalir kasusnya terjadi bukan hanya di Sumatera Utara.
"Pemprov Sumatera Utara sering berkoordinasi dengan provinsi lainnya dan banyak dijumpai hal yang sama. Berarti masalah ini sudah mengindonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus turun tangan. Jangan sampai para nelayan dibiarkan terlalu lama nggak punya penghasilan," tegas Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menambahkan, Bengkulu perlu banyak belajar dengan pengalaman Sumatera Utara yang selama ini dinilai menjadi salah satu pusat maritim di Sumatera.
"Apalagi Bengkulu punya cita-cita ingin menjadi salah satu gerbang ekonomi di Sumatera. Sumatera Utara punya banyak pengalaman penting karena adanya pelabuhan terbesar di Sumatera, Pelabuhan Belawan. Ada juga Pelabuhan Kuala Tanjung di dekat Selat Malaka, selat paling sibuk di dunia," tutur Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, pada kunjungan ke Medan ini, Komite II DPD RI berkomitmen mengakomodir masukan konkret dan aspirasi pemerintah daerah terkait kendala maupun permasalahan yang dihadapi pada sektor pelayaran yang dalam forum tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis.
Kunjungan yang juga diikuti oleh perwakilan beberapa organisasi perangkat daerah tersebut berlangsung di Ruang Rapat I, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan.
Hadir juga mitra kerja Komite II DPD RI dan pemangku kepentingan terkait antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Regional Head I PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), General Manager PT Pelindo Terminal Peti Kemas, General Manager PT Pelindo Cabang Belawan, Direktur Utaram PT Prima Multi Terminal, Direktur Utama PT Prima Terminal Peti Kemas, Vice President Pemasaran Angkutan Penumpang PT PELNI, Kepala Cabang PT PELNI, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, dan Kepala Kantor KSOP Kelas III Kuala Tanjung. [Muhammad Qolbi]
