PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief meminta pemerintah bersikap tegas untuk menghentikan wacana usulan agar Pemilihan Umum 2024 dibatalkan dan ditunda beberapa tahun.
"Ini bisa memicu kemarahan masyarakat. Mayoritas masyarakat melalui berbagai elemen sudah tegas menolak kebijakan ini. Untuk itu wacana ini harus dihentikan. Pemerintah harus bersikap tegas untuk menghentikan wacana ini agar tidak terus bergulir liar," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Jumat (4/3/2022).
Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia ini, bila pemerintah tak memberikan klarifikasi secara tegas, maka bisa jadi usulan ini akan terlaksana sehingga Pemilu benar-benar akan ditunda selama dua tahun sebagaimana yang diwacanakan.
"Pengalaman membuktikan bahwa ada banyak undang-undang yang sebenarnya banyak masyarakat menolak untuk disahkan seperti Omnibus Law akhirnya tetap berlaku karena pemerintah sendiri yang ngotot. Kalau presiden nggak tegas dalam soal ini, saya khawatir Pemilu 2024 benar-benar akan ditunda," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini menerangkan, semula ia enggan mengomentari hal ini lantaran sejumlah pimpinan maupun anggota DPD lainnya telah menyampaikan sikapnya secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut.
"Tapi setelah saya pertimbangkan, membiarkan wacana penundaan pemilu begitu saja dampaknya akan luar biasa besar. Nasib dan masa depan bangsa dipertaruhkan di sini. Yang dilanggar ini bukan regulasi biasa, tapi konstitusi dasar. Saya optimis dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan menegaskan sikapnya sebagaimana beliau bersikap tegas menolak usulan presiden tiga periode," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Perempuan yang digelari Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini menambahkan, tertundanya Pemilu 2024 jelas akan menimbulkan ketidakpastian politik, ekonomi dan sosial, serta lemahnya legitimasi pemerintah di mata rakyat.
"Gonjang-ganjing yang akan ditimbulkan karena tertundanya Pemilu ini bisa jadi akan membuat perekonomian lebih memburuk dan pembangunan justru terbengkalai. Jadi sebaiknya wacana ini dihentikan, segera, oleh presiden langsung," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, penundaan Pemilu telah diusulkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sementara lima partai politik yakni PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat dan PKS menolak penundaan Pemilu.
Baru-baru ini, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis mayoritas masyarakat tidak setuju dengan ide perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan menginginkan Pemilu 2024 tetap digelar. [Muhammad Qolbi]
