PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Wacana jabatan presiden tiga periode terus menuai kontroversi. Mahasiswa bahkan menyikapi ini dengan melakukan aksi gerakan secara nasional termasuk di Ibu Kota Jakarta hingga mendapat sorotan media di seluruh dunia, kemarin Senin (11/4/2022).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief memberikan apresiasi kepada gerakan mahasiswa yang berjalan damai serta respon pemerintah maupun aparat yang tak represif dan mampu membuat suasana aksi tetap sejuk dan kondisif.
"Apresiasi saya buat aparat yang tidak bersikap arogan dan represif serta pemerintah yang responsif untuk menciptakan suasana kondusif. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin masak. Mudah-mudahan ke depan semua aspirasi tetap disampaikan secara santun dan direspon dengan bijaksana," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (12/4/2022).
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini mengatakan, sejak awal ia telah meminta kepada pemerintah untuk bersikap secara tegas terhadap berbagai isu yang jelas mengkhianati konstitusi negara seperti penundaan pemilu 2024.
"Kemarin saya sudah pernah sampaikan kalau wacana ini akan berkembang liar dan presiden harus bersikap tegas. Ini menjadi PR buat presiden dan pemerintah pusat. Harus tanggap dengan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, ada banyak aspirasi yang disampaikan mahasiswa selain mendesak dan menuntut presiden untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena dinilai sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Mahasiswa juga menuntut dan mendesak presiden untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Presiden juga didesak untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya serta mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Terakhir, presiden didesak dan dituntut untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia serta berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. [Muhammad Qolbi]
