PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Guna mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Utama, Jumat (01/04).
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu, Siti Farida Hanoum menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut selain tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan JKN-KIS meliputi penyampaian saran gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama juga mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait Program JKN-KIS juga mencari gagasan bersama dalam upaya tercapainya Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi masyarakat.
“Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, dimana Cakupan Peserta JKN di Tahun 2024 adalah 98% dari jumlah penduduk. Pada kesempatan ini, kami sampaikan satu kabupaten yang telah mencapai jumlah cakupan peserta lebih dari 97% dari jumlah penduduk yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Besar harapan kami, Pemerintah Provinsi dapat mendorong kabupaten/kota lainnya agar dapat mencapai jumlah cakupan peserta minimal 98% dari jumlah penduduk melalui berbagai upaya," kata Hanoum.
Dirinya menyebut, upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai jumlah cakupan peserta 98% dengan percepatan pemenuhan jumlah kuota peserta PBI JK, pemenuhan jumlah peserta sesuai kuota yang dianggarkan Pemda, pekerja swasta, pendaftaran Kepala dan perangkat desa, serta pegawai honorer/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, Asisten III Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto menjelaskan dibutuhkan sinergi antara pemerintah Provinsi Bengkulu dan BPJS Kesehatan agar pelayananan kesehatan dapat berjalan maksimal. Gotri pun menyorot beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam memaksimalkan Program JKN-KIS ini.
“Perlu dukungan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam percepatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar dapat menambah jumlah kepesertaan JKN di segmen peserta PBI JK serta memberikan manfaat jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, begitu juga dalam hal penganggaran pada APBD dan dalam hal menganggarkan kepesertaan Jamkesda yang didaftarkan oleh Pemda dengan patokan minimal besaran penganggaran oleh Pemda yaitu 37,5% dari kontribusi pajak rokok,” ujar Gotri.
Hingga bulan Maret 2022, dari total 2.037.019 penduduk yang ada di Provinsi Bengkulu sebanyak 1.750.462 penduduk sudah menjadi peserta JKN-KIS atau sekitar 85,93%.[Rls]
