PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2022, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kebijakan/stakeholder serta mitra kerja lainnya sepakat untuk bersama-sama menurunkan prevalensi stunting di Bumi Rafflesia.
"Berdasarkan data pada 2021, prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka sebesar 22,1 persen. Kondisi ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk mencapai target menjadi 18,84 persen di tahun ini. 15,69 persen pada tahun 2023 dan 12,55 persen di tahun 2024,” jelas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Ir. Rusman Efendi MM.
Dirinya menuturkan, berbagai upaya bakal pihaknya lakukan dalam percepatan penurunan kasus stunting di Bengkulu fokus pada tindak pencegahan. Salah satunya dengan memaksimalkan peran dari Tim Pendamping Keluarga. Dimana sasarannya adalah ibu-ibu dengan masalah kesehatan lingkungan, jamban keluarga, sanitasi dan 4T (Terlalu muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu sering).
"Saat ini, 1867 tim dengan jumlah kader pendamping keluarga sebanyak 5601 tersebar di 1513 desa telah disiapkan untuk menjalankan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Tidak hanya balita yang sudah ada tapi juga kita intervensi kepada ibu-ibu hamil, sehingga mencegah anak yang lahir dengan kondisi stunting. Ketika panjang dan berat badan kurang, lalu prematur maka resiko terjadinya stunting lebih besar, dua setengah kali lipat,” jelasnya.
Menegaskan pernyataan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK), Nopian Andusti menyebutkan bahwa, pihaknya bakal fokus pada pencegahan di sektor hulu, bukan pada penanganan anak yang telah terkena stunting. "Untuk pencegahan ini nantinya kita akan menyasar para calon pengantin muda untuk diberikan pembekalan. Jadi tiga bulan sebelum menikah, para calon pengantin muda ini harus melapor dulu sebagai tahap screening awal untuk melihat apakah ada resiko stunting,” ujarnya.
Langkah selanjutnya, tentu saja adalah penerapan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang telah disosialisasikan kepada para kepala daerah.
"Langkah-langkah percepatan penyelenggaraan program Bangga Kencana ini harus segera dimulai sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah. Dalam mencapai tujuan yang dimaksud, BKKBN memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan/stakeholder dan mitra kerja lainnya," sebut Nopian.
Selanjutnya pada kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang hadir secara daring menambahkan, pentingnya mengapa angka stunting harus ditekan karena ini berkaitan dengan generasi selanjutnya di provinsi ini.
"Kita harus bahu-membahu agar sistem pencegahan dan pengentasan stunting ini dapat bekerja dengan baik," tambahnya.
Gubernur juga berpesan kepada para peserta Rakerda hari ini agar bersinergi menciptakan keluarga yang berkualitas serta angka stunting kian menurun.
"Mari kita bersama membangun daerah dan memperkuat keluarga berencana, karena apa yang kita lakukan hari ini, menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang," tutup Gubernur.
Dalam rapat kerja daerah ini BKKBN Bengkulu juga melakukan penandatangan mou dengan Perum Bulog Divre Bengkulu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Persatuan Ahli Gizi, Kepala OPD KB kabupaten maupun provinsi hingga perguruan tinggi dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah selaku ketua tim percepatan penurunan stunting Provinsi Bengkulu, Bupati, Walikota dan unsur Forkompinda lainnya.[Kucir.06]
