PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah besar bagi Provinsi Bengkulu. Salah satu buktinya bisa dilihat dari masih banyaknya warga yang tinggal di rumah tak layak huni. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021 menyebut jumlahnya mencapai sebanyak 98.882 keluarga yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, setiap tahun memang pemerintah rutin menggelontorkan dana untuk menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke masyarakat, termasuk untuk tahun 2022.
"Tapi jumlahnya tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan di lapangan. Malah masih jauh dari jumlah mereka yang membutuhkan. Ketika ada rumah yang direhab, tidak sedikit timbul kecemburuan sosial warga yang belum dapat. Ini harus jadi catatan dan perhatian bersama," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (14/4/2022).
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini mengungkapkan, tahun 2022 ini Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp5,1 triliun untuk program BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia.
"Karena dana di pusat ini dibagi ke seluruh Indonesia, maka sampai ke Bengkulu jumlahnya nggak seberapa. Bagi saya ini masalah. Dalam banyak kesempatan saya sampaikan ke Kementerian PUPR tolong untuk Bengkulu jumlahnya diperiksa betul karena yang butuh banyak," tegas Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menekankan, dalam kunjungan ke desa-desa, banyak aspirasi masyarakat agar program bedah rumah ini dilanjutkan dan jumlahnya diperbanyak karena mampu mewujudkan hunian layak, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi.
"Karena ini memang penting dan mendesak, saya sarankan buat seluruh pemerintah daerah agar mengalokasikan bantuan seperti ini juga dalam APBD. Jangan ngandalkan APBN. Untuk gaya hidup pejabat boleh ngirit, tapi untuk masyarakat harus royal," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, pemerintah daerah di Bengkulu juga bisa belajar dari daerah-daerah lain yang berhasil membedah rumah warganya dengan dana zakat atau perusahaan-perusahaan berkembang yang ada di daerah tersebut.
"Kalau perlu semua gotong royong bersedekah setiap hari untuk membantu bergotong royong membangun atau merehab rumah warga yang memang memerlukan. Tidak akan miskin orang yang suka sedekah. Apalagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah," tutup Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
