PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Harga jual Tanda Buah Segar (TBS) sawit yang saat ini masih di bawah harga yang ditetapkan pemerintah membuat para petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu mengeluh. Organisasi petani sawit di Bengkulu berharap komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, kementerian-kementerian terkait hendaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan harga TBS di seluruh tanah air karena nyata mendatangkan kerugian bagi petani.
"Semua kementerian terkait harus bareng-bareng menyelesaikan permasalah harga TBS ini. Kalau misal Kementerian Pertanian sudah menyurati daerah agar TBS sawit harus dibeli sesuai dengan harga yang ditetapkan, Kementerian Dalam Negeri harus turun tangan kalau ada daerah yang tidak menggubris surat tersebut," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (2/6/2022).
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, pemerintah saat ini telah membuka keran ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya namun belum sepenuhnya membuat harga TBS sawit di tingkat petani mengalami peningkatan.
"Jadi memang harus ada intervensi pemerintah sampai semua kembali normal. Kalau pemerintah nggak sanggup mengatasi sendiri, harus ada aturan main yang dapat mencegah petani bangkrut. Kalau tidak bisa dengan subsidi, minimal dengan regulasi," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini memaparkan, saat ini di Bumi Rafflesia, para petani sawit bukan hanya menghadapi harga TBS yang belum sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah namun juga menghadapi penolakan pabrik kelapa sawit (PKS) yang menghentikan pembelian TBS.
"Selesai kelangkaan minyak, harga sawit anjlok. Saat mulai naik, pabrik berhenti membeli. Padahal harga pupuk naik. Keluar dari satu masalah, masuk ke masalah lain. Pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan kekusutan ini," tutur Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, berbagai polemik seputar sawit ini hendaknya menjadi motivasi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia dari hulu ke hilir.
"Kalau ada oknum yang nakal, baik di hulu maupun di hilir, beri sanksi tegas. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan jangan sampai terulang kembali. Jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang justru memicu ketidakpastian dan kericuhan di lapangan seperti kelangkaan minyak goreng kemarin," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
