PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu belum lama ini melihat dari sisi infrastruktur konektivitas Provinsi Bengkulu butuh perhatian salah satunya tercermin dari rendahnya panjang jalan arteri dibandingkan dengan provinsi tetangga yakni hanya sebesar 166 Kilometer.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengetuk pintu kementerian-kementerian terkait mengingat komitmen pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia tidak lagi menggunakan pendekatan Jawa sentris, atau berpusat di Pulau Jawa.
"Saya dukung niat baik pemerintah yang mengubah pendekatan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris sehingga masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terdepan dan perbatasan juga bisa merasakan manfaat pembangunan," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Jumat (17/6/2022).
Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, infrastruktur terutama jalan arteri merupakan sesuatu yang sangat diperlukan Bengkulu untuk meningkatkan daya saing daerah melalui penciptaan efisiensi logistic sebab jalan arteri dapat dilalui oleh truk besar.
"Biaya cargo menuju Bengkulu dari Jakarta masih tergolong mahal kalau dibandingkan dengan provinsi tetangga. Jeleknya jalan arteri membuat barang-barang di Bengkulu mahal. Kementerian ayo bantu perbaiki jalan ini karena kemampuan pemerintah daerah terbatas," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini juga berharap kementerian-kementerian terkait kualitas pelabuhan Pulau Baai agar menjadi primadona dalam melayani kegiatan investasi.
"Pelabuhan Pulau Baai masih tergolong dangkal, dermaga tergolong pendek, gudang pelabuhan juga masih tergolong rendah, sehingga menghambat efisiensi dan efektifitas kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kapal-kapal besar jadi susah sandar," tutur Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menambahkan, kekurangan yang ada di Pelabuhan Pulau Baai saat ini dilaporkan membuat waktu dan biaya dwelling time atau waktu bongkar muat dari kapal sampai peti kemas yang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.
"Keterbatasan yang ada di Pelabuhan Pulau Baai membuat ekspor produk Bengkulu harus dilakukan di luar provinsi. Ini tentu merugikan karena nilai tambah ekspornya dinikmati provinsi lain. Ini patut dievaluasi. Pusat harus buka mata untuk hal ini," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
