.jpg)
PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Provinsi Bengkulu memiliki sejumlah permasalahan ekonomi bila ditinjau dari sisi struktural yang meliputi sejumlah ketergantungan baik dari luar, maupun dari dalam Bumi Rafflesia itu sendiri. Demikian data Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, baru-baru ini.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, dari luar, permasalahan ekonomi Bengkulu sangat bergantung pada komoditas-komoditas tertentu yang juga bergantung pada fluktuasi harga internasional.
"Dari luar, Bengkulu juga tergantung dengan pasokan barang dan jasa, serta pembiayaan pembangunan. Sementara dari dalam, Bengkulu butuh infrastruktur konektivitas dan persoalan transmigrasi penduduk keluar," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menuturkan, ketergantungan tersebut perlu dikurangi meski bertahap agar perekonomian Bengkulu dapat bangkit khususnya setelah diterpa pandemi covid-19 selama lebih dari dua tahun terakhir.
"Masalah pembiayaan pembangunan memang bisa diantisipasi dengan menyesuaikan belanja pada APBD, atau penataan pegawai, atau peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tapi untuk yang lain perlu terobosan besar dari pemda," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar ekonomi Indonesia ke depan fokus pada hilirisasi komoditas, digitalisasi ekonomi, dan ekonomi hijau atau ramah lingkungan.
"Artinya masalah yang dihadapi Bengkulu sebenarnya juga menjadi masalah Indonesia. Bengkulu bisa jadi pilot project untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya mengundang pemerintah pusat untuk melakukan gerakan nyata di Bengkulu," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menambahkan, dalam mengatasi ketergantungan Bengkulu baik dari luar, maupun dari dalam, DPD RI siap untuk mendorong lintas pemangku kepentingan di pusat.
"Saya akan terus ingatkan bahwa dalam program hilirisasi komoditas, digitalisasi ekonomi dan ekonomi hijau ini harus dilakukan dengan mementingkan pembangunan ekonomi yang adil bagi semua daerah dan merata, bukan hanya di situ-situ aja," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
