PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Kebijakan penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuai kontroversi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief, mengatakan, kebijakan penghapusan honorer harus direalisasikan dengan hati-hati karena berdasarkan aspirasi yang berkembang di daerah, kebijakan tersebut perlu dievaluasi.
"Eksekutif dan legislatif di Bengkulu keberatan dengan kebijakan ini. Juga saya lihat di daerah-daerah lain. Sebelum terlaksana di lapangan, saya minta kebijakan ini dievaluasi lagi. Saya yakin presiden peka dengan aspirasi daerah," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (9/6/2022).
Dewan Penasehat Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah pusat selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat di berbagai daerah sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan harapan bersama.
"Walaupun saya dengar tujuannya mulia, untuk meningkatkan kesejahteraan honorer, harusnya mendapat dukungan daerah. Kalau ada dukungan kan enak. Kebijakan jangan sampai menimbulkan gejolak. Ini menyangkut pelayanan di banyak sekolah, rumah sakit dan kantor pemda lainnya," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini mengapresiasi semangat pemerintah pusat untuk menjadikan upah tenaga kerja dalam institusi negara tidak di bawah Upah Minimun Regional (UMR) yang telah ditetapkan.
"Saya minta pemerintah pusat mau mendengar semua saran atau rekomendasi dari berbagai organisasi terkait mengenai masalah ini. Kontribusi honorer di daerah sangat membantu kinerja pemda. Mari sejahterakan kehidupan honorer dengan cara yang mereka sukai," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Senator termuda Indonesia periode 2014-2019 ini mengimbau para honorer tetap optimis melaksanakan amanah dan menjalankan tugas-tugas pengabdian dengan semangat dan penuh harapan dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik agar bisa dipersembahkan kepada keluarga dan negara.
"Saya sudah sering mendengar keluhan teman-teman honorer di daerah, khususnya di Bengkulu, daerah pemilihan saya. Tentu saja saya prihatin. Makanya hal ini perlu disuarakan. Semua pekerja, baik di swasta maupun yang bekerja untuk negara berhak sejahtera," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
