.jpg)
PedomanBengkulu, Bengkulu - Penyaluran Dana Desa di Provinsi Bengkulu untuk tahap pertama dan kedua telah mencapai Rp258,2 miliar atau 25,6 persen dari total anggaran Rp1 triliun lebih, demikian data yang dirilis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu, Senin (27/6/2022).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, dana desa adalah salah satu wujud realisasi komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia melalui kebangkitan desa mengingat desa merupakan kekuatan perekonomian bangsa.
"Saya lihat sendiri di desa-desa yang ada di Bengkulu, sejak adanya dana desa, banyak pembangunan di pelosok. Ini tidak bisa dibantah. Tapi jangan jadi puas juga dengan pembangunan yang sudah ada, karena masih banyak yang perlu ditingkatkan," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (28/6/2022).
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menjelaskan, saat ini ekonomi mulai membaik setelah sebelumnya banyak mengalami masalah karena pandemi covid-19, namun ketidakpastian bisa kembali hadir karena timbulnya krisis yang muncul sebagai dampak perang.
"Pemerintah desa nggak boleh lengah, gali semua potensi terbaik, lalu kembangkan dengan dana desa yang dimiliki. Desa-desa harus tangguh menghadapi potensi krisis karena di desa inilah terletak masa depan bangsa, terutama dalam hal pangan," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Plt Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bengkulu ini tak menampik masih banyaknya kepada desa yang akhirnya meringkuk di penjara terkait pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan terbukti tergolong sebagai tindak pidana korupsi.
"Saya sebagai pribadi tentu tidak ingin ada kepala desa atau perangkat desa yang bermasalah karena dana desa, apalagi di Bengkulu, daerah pemilihan saya. Saya mengajak para kades, yuk jaga akuntabilitas penggunaan dana desa, hindari masalah ke depannya," ajak Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, ia sangat terobsesi agar dana desa dapat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mensukseskan usaha pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
"Sejak awal Pak Gub sudah mewanti-wanti supaya alokasi 40 persen dana desa untuk BLT (Bantuan Tunai Langsung). Semua harus ambil bagian dalam penyelesaian masalah kemiskinan yang kemarin bertambah karena pandemi, sekarang menghadapi risiko lain seperti perang," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Data Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, sembilan wilayah di Bengkulu telah menyalurkan dana desa di kabupaten masing-masing pada tahap pertama, sementara untuk tahap kedua baru empat wilayah yang menyalurkannya. Terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan total penyaluran mencapai Rp47,2 miliar atau sekitar 46,3 persen. [Muhammad Qolbi]
