PedomanBengkulu.com - Ancaman krisis pangan yang saat ini sedang melanda dunia, salah satunya berdampak pada meningkatnya angka inflasi secara nasional. Namun beruntung, angka inflasi di Provinsi Bengkulu masih pada rata-rata nasional yaitu 6,03 persen serta masuk 2 terkecil inflasi se Sumatera.
Namun demikian, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, walaupun inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi cukup baik, kewaspadaan akan ancaman krisis pangan di Provinsi Bengkulu masih perlu diperhatikan.
"Jadi ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama terhadap ancaman krisis pangan dunia. Namun bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu, Inflasi Bengkulu masih bisa dikendalikan," jelas Gubernur Rohidin usai ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan tema ''Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional'' via Virtual Meeting, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (18/08).
Di lain pihak, permasalahan ekonomi Bengkulu seperti masih tingginya harga cabai, harga tiket pesawat dan ketersediaan BBM juga menjadi perhatian TPID Provinsi Bengkulu dan terus dikoordinasikan dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
"Jelas sangat menggangu dengan kondisi kestabilan harga di daerah. Ini kita sampaikan dan koordinasikan dengan pusat," tutupnya.
Dalam arahannya via Virtual, Presiden RI Joko Widodo meminta para menteri dan kepala daerah untuk bekerja ekstra menghadapi ancaman krisis pangan dunia tersebut.
"Saya tegaskan bupati, walikota dan gubernur betul-betul mau bekerjasama dengan TPID di daerah dan TPIP di pusat," tegas Presiden Jokowi.
Lanjut Presiden Jokowi, bukan hanya sekedar bekerja rutinitas, para menteri, bupati-walikota dan gubernur bisa melihat permasalahan makro dan mikro, namun lebih memperhatikan detail kondisi ekonomi melalui data dan angka statistik.
"Tanyakan di daerah kita produk pangan apa yang harga naik, yang menyebabkan inflasi, dan pusat cek betul daerah mana yang stok pangan melimpah, sehingga bisa mengendalikan stok pangan di daerah lain yang stok pangannya sedikit," lanjutnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menjelaskan sekitar 60 negara akan ambruk dalam sektor ekonomi dan kurang lebih 345 juta orang di 82 negara akan kekurangan pangan. Angka ini sangat besar sehingga Indonesia harus bekerja luar biasa agar tidak menjadi bagian negara yang ambruk di masa depan.
"Lembaga-lembaga Internasional rentan ambruk ekonominya 60 negara. Biasanya kalau ada krisis ada 4-5 negara, ini sudah 60 negara yang diprediksi akan ambruk ekonominya dan 345 juta orang di 82 negara akan menderita kekurangan pangan akut dan kelaparan. Inilah kenapa saya sampaikan kita tidak boleh bekerja rutinitas. Tidak boleh bekerja standar," pungkasnya.
Diketahui per Juli 2022 terdapat 5 provinsi dengan inflasi tertinggi, yaitu terjadi di Provinsi Jambi pada angka 8,55 persen, disusul Sumbar pada angka 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen dan Provinsi Aceh pada angka 6,97 persen. [AM/Adv]
