Dalam hearing tersebut dihadiri oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar dan beberapa instansi terkait. Setelah berdiskusi lama, para anggota DPRD Provinsi Bengkulu sepakat akan menyampaikan apa yang disuarakan para buruh kepada DPR RI.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K-SPSI) Bengkulu, Septi Peryadi mengatakan DPRD berjanji akan menyampaikan hal tersebut setelah 17 agustus.
“Tadi sudah disepakati oleh pemerintah provinsi, untuk sama-sama hadir. Mengajak kita pekerja untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI dan kemenaker pusat,” kata septi pada Bengkulunews.co.id.
Ia menegaskan untuk saat ini DPD K-SPSI akan menunggu apa yang dijanjikan, jika tidak dilaksanakan maka Septi dan anggota buruh akan Kembali menyuarakan suaranya hingga undang-undang tersebut dicabut.
“Tentunya jika tidak dilaksanakan, kita akan koordinasi. Kemudian misalkan tidak juga ada, kita akan turun lagi ke jalan dengan masa yang lebih besar lagi,” sambungnya.
Selain itu Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto berjanji akan memperjuangkan dan menindak lanjuti atas tuntutan yang disampaikan para buruh. Selain itu Ia juga memberikan apresiasi, kepada buruh yang telah memperjuangkan haknya. Menurutnya hal yang dilakukan ini, semata-mata bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi menyangkut kesejahteraan orang banyak.
“Mengingat kita harus merayakan kemerdekaan terlebih dahulu, disepakati bersama kami akan ke Jakarta untuk melakukan kewajiban pokok terlebih dahulu. Juga kami menghormati dan sangat bangga dengan apa yang menjadi perjuangan, tentunya ini bukan untuk saudara-saudara yang hadir disini. Tetapi untuk masyarakat provinsi Bengkulu, demi kesejahteraan ini yang perlu kita perjuangi,” demikian Suharto. (AM/Adv)
