PedomanBengkulu.com, Bengkulu - DPRD provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna ke V, masa sidang ke II, dengan agenda laporan hasil kegiatan reses anggota DPRD provinsi, Senin (01/08/22).
Rapat paripurna dihadiri gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang diwakili oleh sekda Hamka Sabri. Hadir pula unsur Forkopimda, perwakilan Danlanal Bengkulu, perwakilan Kajati Bengkulu, perwakilan Kepala BNN Provinsi, perwakilan Kabinda Provinsi Bengkulu, perwakilan Kepala BPK, serta jajaran Kepala OPD di lingkup pemerintah provinsi Bengkulu.
Paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, wakil ketua I Samsu Amanah, dan wakil ketua II Suharto. Serta lebih dari 25 orang anggota DPRD dari seluruh unsur fraksi hadir dalam rapat tersebut.
Adapun laporan hasil reses tersebut disampaikan oleh juru bicara reses, yaitu ketua komisi I DPRD provinsi Bengkulu, Dempo Xler. Dalam penyampaian laporan tersebut, Dempo menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah digaris besarkan kedalam 10 poin penting.
Dalam kesempatan tersebut, Dempo menyebut bahwa kegiatan reses merupakan amanat undang-undang untuk setiap anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis di dapil masing-masing.
Hasil reses tersebut di rangkum lebih rinci yang di dapat melalui hasil reses di 7 dapil, yang meliputi dapil Bengkulu I Kota Bengkulu, dapil Bengkulu 2 Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, dapil Bengkulu 3 Mukomuko, dapil Bengkulu 4 Rejang Lebong dan Lebong, dapil Bengkulu 5 Kepahiang, dapil Bengkulu Selatan dan Kaur, dan dapil Bengkulu 7 Kabupaten Seluma.
Berikut 10 poin penting laporan hasil reses anggota DPRD masa persidangan ke II :
Di Bidang infrastruktur masyarakat mengharapkan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota memperhatikan perbaikan jalan, baik jalan provinsi maupun jalan lingkungan, jalan sentral provinsi. Meningkatkan penerangan jalan umum, untuk mengurangi tingkat kerawanan, melakukan pengecekan, perbaikan, dan melakukan peningkatan kemampuan dan bahan, serta meningkatkan pembangunan drainase yang berkesinambungan untuk mengurangi banjir
Memohon kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau kota untuk memperhatikan masyarakat pedesaan dengan mendroping bibit tanaman, perikanan, ternak, dan pertanian, turut mengontrol harga kebutuhan pokok yang sering mengalami kenaikan harga dan perlunya bantuan modal bagi nelayan serta petani sehingga dapat mengembangkan usaha dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota diharapkan memperbanyak program-program pertanian, yang bisa menyerap tenaga kerja hingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
Untuk dapat meningkatkan SDM, Pemprov kiranya dapat bersinergi bersama pemkab dan pemkot memberikan perhatian terhadap mutu pendidikan, baik dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, seperti pembangunan gedung sekolah, mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, meningkatkan pengawasan, pengecekan terhadap buku-buku yang diedarkan di sekolah terkait pendistribusian maupun tidak kontradiksi dalam buku yang ada. Kemudian memfasilitasi program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu.
Masyarakat pesisir pantai mengharapkan agar pemerintah membangun pemecah gelombang di setiap titik rawan terjadinya gelombang besar dan juga pemasangan penahan gelombang sepanjang pinggir pantai yang dekat dengan pemukiman warga.
Pemprov kiranya dapat bersinergi dengan pemkot dan pemkab untuk dapat meningkatkan pelayanan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan bagi masyarakat, pelayanan rumah sakit terutama bagi pasien BPJS, pemberian obat yang berkualitas, membantu masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah pelayanan kesehatan.
masyarakat meminta pemprov,pemkab dan pemkot meningkatkan perhatian terhadap penyaluran dana bansos yang harus tepat sasaran, meningkatkan hibah bansos masyarakat serta meningkatkan program perbaikan terhadap rumah tidak layak huni.
Masyarakat mengharapkan pemerintah meningkatkan intensitas pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat, memperbanyak pengadaan tempat pembuangan sampah, serta memperbanyak pengadaan gerobak sampah.
Pemprov, pemkot, maupun pemkab dapat memberikan perhatian khusus agar berkoordinasi dengan aparat atau badan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba dan minuman keras, agar generasi penerus dapat terlindungi.
Pemprov dapat merealisasikan dari setiap pengajuan proposal yang telah disampaikan dan sesuai dengan prosedur kepada OPD terkait.
“Hasil reses ini merupakan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Bengkulu, maka diharapkan dapat dijadikan referensi bagi DPRD dan pemerintah provinsi Bengkulu dalam rangkat membuat kebijakan penganggaran dan kebijakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Bengkulu,” jelas Dempo.
Dempo mengatakan bahwa hasil reses tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat terencana sesuai kebutuhan masyarakat.
Diakhir penyampaiannya, Dempo juga menyinggung soal konflik agraria yang sedang marak terjadi di wilayah Bengkulu, seperti di kabupaten Bengkulu Utara Seluma, bahkan Kota Bengkulu.
“Hari ini Bengkulu sedang rawan dengan konflik agraria, kemarin di PT.DPP di Muko-muko di penjara 11 petani, kemaren juga di pamor ganda ada 7 petani yang ditahan, dan hari ini masih 4 yang belum dibebaskan, Seluma dari teman-teman aktivis GMKI bahkan bahkan hari ini masih di kurung, artinya memang Bengkulu sedang krisis dengan pokir per agrarian, kita mohon seluruh anggota dewan yang terhormat, bisa bersama-sama kita konsentrasi, jangan sampai Bengkulu ini jadi musibah konflik horizontal gara-gara akibat HGU yang hari ini sedang berkonflik,” harap Dempo.
Kemudian anggota dewan lainnya juga menyinggung terkait persoalan antrian Solar di SPBU yang ada di Bengkulu, hal tersebut jelas sangat berdampak bagi Masyarakat luas.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi catatan khusus bagi Eksekutif untuk anggaran di APBD yang akan datang,” kata Ihsan Fajri.
Terakhir Ihsan Fajri mengatakan bahwa dari hasil laporan reses tersebut, para anggota dewan dapat mengambil tindakan, seperti memanggil pihak terkait guna melakukan hearing untuk membahas persoalan yang ada.
“Laporan hasil reses DPRD Provinsi Bengkulu, merupakan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat dalam desa, untuk dapat ditindaklanjuti oleh komisi-komisi serta pemda provinsi Bengkulu, sebagai bahan acuan untuk penyusunan program pembangunan, dalam upaya pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap layanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Bengkulu,” tutup Ihsan Fajri
Di kesempatan yang sama, Hamka Sabri mengatakan bahwa dari seluruh laporan hasil reses tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama.
“Jadi nanti ini kita akan masukkan ke dalam rancangan, kita bahas bersama, sehingga produk yang sudah dikeluarkan itu bukan produk pemerintah lagi, melainkan sudah produk bersama,” kata Hamka.
Namun disamping keinginan untuk melakukan pembangunan merata dalam satu waktu, hal itu menjadi kendala lantaran anggaran yang tidak memadai, seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada beberapa tahun yang lalu.
“Dengan Fiskal yang sangat rendah untuk Bengkulu, memang cita-cita kita melakukan pembangunan secara serentak, tapi kita masih melihat kemampuan keuangan daerah, tidak mungkin kita memaksakan itu, kemudian kita tidak bisa membayar proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemda,” tutup Sekda Hamka. (AM/Adv)
