PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Terhadap penanganan banjir di Provinsi Bengkulu, utamanya di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, ditegaskan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, perlu kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta masyarakat dan pihak terkait lainnya.
"Persoalan banjir timbul akibat permasalahan kompleks, mulai dari rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu hingga tidak adanya drainase permukiman dan perkotaan yang representatif. Dan ini membutuhkan penanganan bersama dan lintas sektor," ungkap Gubernur Rohidin usai membuka sekaligus memberikan sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Banjir di wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Yang Terjadi di Provinsi Bengkulu Tahun 2022, di aula salah satu hotel kawasan Sawah Lebar Kota Bengkulu, Selasa (13/09).
Di samping itu, menangani banjir Bengkulu yang puncaknya terjadi 2019 lalu tersebut, Gubernur Rohidin juga telah menetapkan beberapa kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk jangka pendek lanjut Gubernur Rohidin, pertama harus fokus membangun drainase permukiman dan perkotaan. Kedua pengelolaan sampah di perkotaan, terkait dengan tempat penampungan sementara, tenaga dan armada pengangkut termasuk pemindahan sampah/ limbah tinja yang berlokasi di belakang GOR Bengkulu.
Kemudian terkait dengan reboisasi di sepanjang DAS Bengkulu, pengerukan badan Sungai Bengkulu secara berkala oleh pemerintah daerah maupun dengan cara melegalkan pengambilan pelimpahan eks batu bara ke sungai oleh masyarakat.
"Kalau langkah-langkah penanganan banjir ini kita kerjakan, saya meyakini permasalahan ini akan tertangani dengan baik," imbuhnya.
Sementara untuk penanganan banjir jangka panjang, dijelaskan Gubernur Bengkulu ke-10 ini, kebutuhan akan kolam retensi penampungan air dan peningkatan pembangunan tanggul. Adapun mekanisme yang ditekankan terkait pembebasan lahan dan sharing anggaran antara Pemprov Bengkulu dengan Pemda Kota Bengkulu.
"Perencanaan telah dibuat terkait kolam retensi dan tanggul, tapi jika lahan tidak tersedia maka anggaran pembangunan dari pemerintah pusat tidak akan turun di tahun depan. Tadi sudah saya tawarkan, sharing anggaran antara Pemprov 30 persen dan Pemda Kota 70 persen untuk pembebasan lahan dan saya juga minta dukungan dari legislatif Kota dan Provinsi," pungkas Gubernur Rohidin.
Sementara itu anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu Dempo Xler mengatakan, terhadap regulasi anggaran, baik itu penanganan jangka pendek maupun jangka panjang, pihaknya siap mendukung untuk merealisasikannya.
Selain itu, menurut Dempo perlunya membentuk kultur atau kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik, yaitu lebih menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti ke sungai dan aliran air lainnya.
"Jadi juga terkait dengan kebiasaan masyarakat terhadap pembangunan, sampah dan lainnya. Dan ini jelas perlu integrasi yang baik," ungkapnya. [AM]
