PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkulu terhadap Pengantar Nota Penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda tentang P-APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2022, berempat diruang rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu, Senin (19/9/2022).
Dalam paripurna ini, sembilan fraksi di DPRD Kota Bengkulu menyatakan persetujuannya atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bengkulu tahun anggaran 2022 untuk dibahas ke tingkat lebih lanjut.
Paripurna dibuka oleh Waka II DPRD Alamsyah dan dihadiri Wakil walikota Bengkulu Dedy Wahyudi yang mewakili Walikota Helmi Hasan.
Dalam paripurna berlangsung, masing-masing juru bicara (jubir) fraksi selain menyatakan persetujuannya atas P-APBD juga menyampaikan masukan-masukan dan sarannya kepada pemkot selaku pihak eksekutif di Kota Bengkulu.
Seperti disampaikan oleh salah satu jubir dari fraksi PAN yang dibacakan oleh Dediyanto. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Bengkulu atas peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 21 miliar.
PAN juga mendukung program walikota dan wawali dalam zona memberikan perlindungan sosial, seperti program BPJS gratis, program HD bersalin guna menghadirkan kebahahiaan masyarakat, program khitan gratis untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, program sedekah darah, program menikah gratis, dan program merdeka ijazah.
“Pemerintah harus menjamin agar tidak ada lagi ijazah ditahan pihak sekolah karena tunggakan SPP. Ini terkait tentang ruang-ruang kemanusiaan,” ungkap Dediyanto.
Kemudian, fraksi PAN juga meminta OPD di Pemkot Bengkulu mengimplementasikan program dan dilaksanakan dengan amanah, efektif dan transparan. Selanjutnya fraksi PAN juga minta DLH menyatakan darurat sampah.
“Kami juga minta pemkot terus meningkatkan pendapatan daerah, minta dinkes untuk melakukan fogging secara continue. Kemudian minta PUPR melakukan pengecekan drainase dan pengerukan alur siring-siring untuk mengatasi banjir dan memperkuat anggaran di BPBD serta dinsos untuk penanggulangan banjir,” sampainya.
Sementara dari fraksi Gerindra yang minta pemkot juga fokus memperjuangkan masalah kenaikan BBM. “Atas dasar aspirasi masyarakat, kami fraksi gerindra minta pemkot komunikasi ke pusat terhadap dua masalah serius, yakni soal keprihatinan kami menyangkut kenaikan BBM yang mengakibatkan inflasi dan banjir yang setiap tahun terjadi. Ini jadi atensi khusus kepada pemerintah selaku eksekutif,” ujar jubir fraksi Gerindra.
Fraksi-fraksi lainnya pada umumnya juga memberikan masukan-masukan kepada pemkot. Namun pada intinya seluruh fraksi menyetujui P-APBD dilanjutkan pembahasannya.[Adv]
