PedomanBengkulu.com, Jakarta - Untuk memonitoring berbagai program di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar pertemuan, baru-baru ini.
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief kepada Kementerian Perhubungan meminta agar setiap program dibagi adil ke setiap daerah tanpa terkecuali. Ia mencontohkan program bantuan bus sekolah yang disalurkan melalui Komisi V DPR RI kepada setiap konstituen.
"Bagaimana dengan provinsi yang tidak punya perwakilan di Komisi V? Lagian di DPR RI sudah banyak program dan anggaran. Program ini mestinya melibatkan DPD RI karena di sini setiap daerah punya perwakilan di seluruh komite. Ini harapan saya ke Kemenhub," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Pembina Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, ia juga berharap agar program Kemenhub di daerah juga diawasi agar berjalan efektif dengan melibatkan seluruh anggota Komite II DPD RI di daerah pemilihannya masing-masing.
"Misal bila ada traffic light yang berada di jalan nasional rusak, atau rambu-rambu yang minim, atau ada yang dalam keadaan gelap gulita, semua ini berpotensi menimbulkan kecelakaan atau mengundang tindak kriminal," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu juga berharap Kemenhub mengawasi semua terminal di daerah-daerah agar bisa berjalan dengan baik.
"Di Bengkulu ada yang terminal jadi pasar, bahkan ada terminal yang jadi tempat prostitusi. Ini semua perlu pengawasan yang intens sehingga terminal-terminal ini bisa berjalan dan melayani warga dengan baik," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, penting juga bagi Kemenhub untuk mengawasi seluruh SPBU di daerah agar rekayasa lalu lintasnya berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kecelakaan.
"Sebab di Bengkulu sudah banyak kecelakaan yang terjadi karena antrean kendaraan di pom bensin. Saya yakin ini terjadi di seluruh Indonesia. Rekayasa lalu lintas di setiap SPBU perlu diatur. Kemenhub perlu turun tangan untuk soal seperti ini," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [**]
