Satgas P2S memiliki akses fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan kapasitas untuk memberikan penguatan, pemantauan dan dukungan teknis kepada para pemangku kepentingan penurunan stunting di seluruh tingkatan pemerintahan. Satgas stunting di Bengkulu diperkuat dengan dua tenaga program manager, bidang program dan kegiatan, bidang data, pemantauan dan evaluasi. Serta didukung tenaga teknical asisten sebanyak enam zona kerja menjangkau sejumlah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Evaluasi satgas ini digelar guna mengetahui gambaran capaian penanganan stunting di Bengkulu yang berdasarkan peran dan fungsi organisasi tersebut. Dan, meningkatkan koordinasi, integrasi dan kerjasama dalam percepatan penurunan stunting. Sehingga membantu dalam pelaksanaan penurunan stunting dengan sasaran sebesar 12,55 persen pada 2024.
Pertemuan berlangsung selama dua hari pada pekan ke-dua itu diikuti sebanyak 30 orang peserta dari unsur IpeKB, Satgas P2S dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten/kota. Yang dibuka oleh Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi (ADPIN) Perwakilan BKKBN Bengkulu Weldi Suisno, S.Pd., M.E di ruang belajar Balai Pelatihan dan Pengembangan (Balatbang) BKKBN Bengkulu.
Weldi Suisno menyampaikan, bahwa evaluasi satgas adalah bagian dari aksi konvergensi penanganan stunting, dalam rangka koordinasi dan sinergitas program untuk percepatan penurunan stunting, ujarnya kepada wartawan di Bengkulu belum lama ini.
Ia mengharapkan, evaluasi itu dapat menghasilkan inovasi dan strategi penanganan stunting. Tidak kalah penting agar mendapatkan atau menemukan langkah dan strategi-strategi dalam pelaksanaan program penurunan stunting di daerah ini.
"Pertemuan pada evaluasi satgas P2S agar menghasilkan atau melahirkan strategi dalam percepatan penurunan stunting, sehingga dapat mencapai target penurunan 12,55 persen dan mewujudkan penduduk generasi sehat, mandiri dan berkualitas".
Ditambahkan Weldi, evaluasi terhadap fungsi satgas agar mendapatkan langkah dan strategi dalam penanganan stunting ke-depannya. Sehingga dapat menekan kasus stunting yang berdasarkan sasaran tiap daerah kabupaten/kota, " kata Weldi.
Melalui evalusi tersebut diharapkan dapat menguatkan advokasi dan komunikasi kebijakan terkait percepatan penurunan stunting, menguatkan komunikasi dan koordinasi multi pihak, penguatan pengelolaan satu data stunting, harapnya.
Upaya penurunan stunting, pemerintah terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu juga menetapkan tim percepatan penurunan stunting (TP2S) yang terdapat di seluruh tingkatan pemerintah mulai dari pusat hingga desa. Dan, melalui Peraturan Badan (Perban) Nomor 12 Tahun 2021, BKKBN membentuk tim Satgas P2S untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dalam membantu penekanan stunting di tiap daerah.
Disebut Weldi, dalam penanganan stunting perlu keterlibatan pemerintahan kecamatan dengan menggelar mini lokakarya untuk membedah data risiko stunting. Guna permuda identifikasi data stunting saat ini tengah verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting di sejumlah daerah kabupaten/kota di Bengkulu. Yang telah dituangkan dalam Perpres Nomor 72/2021 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting.
Weldi menambahkan, dalam penurunan stunting di daerah ini, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu melalui BKKBN setempat selain membentuk Satgas juga terdapat tim pendamping keluarga (TPK). Serta didorong dengan hadirnya tenaga penyuluh lapangan KB.
"BKKBN siap untuk mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta Kader yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Untuk di provinsi Bengkulu, terdapat PKB/PLKB sebanyak 286 orang. Serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 1867 tim dan 5601 kader yang nantinya akan menjalankan pendampingan kepada keluarga dan calon pengantin. (kiki/rs)
