PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Belum lama ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan krisis iklim membuat musim tidak bisa diprediksi sehingga pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia diimbau bisa meningkatkan kesiapsiagaan tidak pada satu jenis bencana saja.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, krisis iklim bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, bahkan sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh pengaruh aktivitas manusia yang merusak alam.
"Pesan BNPB harusnya memotivasi pemerintah daerah untuk mengembangkan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang bisa melibatkan masyarakat secara aktif bukan hanya menghadapi dan menangani bencana, tapi juga mengantisipasinya dengan baik," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Jumat (14/10/2022).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menuturkan, pemerintah daerah perlu mematenkan kerja sama dengan sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lain dalam setiap giat pengurangan risiko bencana.
"Berikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat dari ancaman bencana, khususnya kepada mereka yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana. Misalnya di Bengkulu yang paling banyak adalah bencana banjir dan longsor. Titik-titiknya sudah jelas," papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Bidang OPK BKMT Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bengkulu ini menekankan pentingnya gerakan penyadaran melalui mimbar-mimbar rumah ibadah dalam meningkatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan kebencanaan.
"Semua masyarakat hingga yang paling awam harus memperoleh informasi yang benar tentang kebencanaan, sehingga selain bisa mengurangi kekhawatiran dan kepanikan saat terjadi bencana, masyarakat juga bisa memperoleh informasi yang benar tentang penyebab bencana dan bagaimana mengantisipasinya," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Perempuan yang digelari Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menambahkan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi bencana patut diapresiasi dan dikawal agar tidak berakhir dengan kegagalan.
"Misal soal lahan, perlu kerelaan dan kerendahan hati dari masyarakat untuk melepaskan lahannya agar bisa dipakai untuk membangun kolam retensi. Pemerintah sendiri juga harus kasih ganti untung, bukan ganti rugi ke masyarakat, sehingga persoalan banjir di Bengkulu bisa cepat diatasi," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
