 |
| Senator Riri Damayanti John Latief |
PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar atau dikenal dengan nama SPBU yang masih sering terjadi menuai kritikan dari berbagai kalangan. Belum terselesaikanya hal ini memicu meluasnya keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, ia masih menerima banyak keluhan dari masyarakat tentang panjangnya antrean dan hampir tak kenal waktu sehingga menimbulkan kemacetan, bahkan tak sedikit hingga menyebabkan kecelakaan.
"Paling banyak memang antrean solar, tapi yang lain juga nggak jarang sampai menimbulkan kemacetan. Masyarakat sampai bertanya keheranan ke saya, bagaimana pengawasan pemerintah kenapa hal seperti ini seakan tak terselesaikan," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (13/10/2022).
Lulusan Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, pemerintah harus segera mengevaluasi sistem distribusi BBM ini mengingat persoalan ini telah memicu banyak gesekan antar masyarakat yang tidak tahan dengan antrean panjang.
"Kadang sampai ada yang berantem karena tidak mau memahami dan saling menghormati. Orang sudah capek ngantre, tahu-tahu BBMnya habis. Sehingga untuk pengisian berikutnya harus tungggu lama. Sementara di eceran harganya mahal. Kadang banyak kekerasan di tengah-tengah masyarakat bisa jadi dipicu dengan hal-hal seperti ini," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, alih-alih meminta masyarakat berhemat, pemerintah semestinya membenahi sarana, prasarana dan fasilitas transportasi publik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
"Antara pemerintah dan masyarakat harus ada sifat saling memahami dan memberi. Jadi tidak hanya minta masyarakat berhemat, pemerintah sendiri juga sebaiknya siapkan sarana transportasi publik yang murah dan nyaman," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.
Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini juga meminta agar Kementerian BUMN dan yang terkait lainnya dapat mengevaluasi sistem pengisian BBM Bersubsidi dengan menggunakan verifikasi nomor plat kendaraan karena di Bumi Rafflesia hal ini menjadi persoalan.
"Laporan yang saya terima cara pengisian lewat verifikasi nomor plat kendaraan malah menimbulkan masalah baru. Ada yang ngaku belum ngisi BBM tapi pas ngisi di scan QR Code dinyatakan sudah ngisi. Ini merugikan masyarakat, mesti dievaluasi," demikian tutup Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
