PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Untuk mencapai pemahaman yang sama dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu bersama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu kembali menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahap II Provinsi Bengkulu Tahun 2022, Selasa (18/10).
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu, Siti Farida Hanoum menjelaskan, jumlah kepesertaan Program JKN di Provinsi Bengkulu hingga saat ini sudah mencapai 94,14% atau sebanyak 1.927.180 penduduk. Menurutnya, jumlah capaian tersebut sudah sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah dengan cakupan peserta JKN di tahun 2024 sebesar 98% dari jumlah penduduk.
“Artinya masih terdapat 78.988 jiwa yang belum terlindungi jaminan kesehatan. Kami melihat dukungan dari Pemda Provinsi Bengkulu pun terasa bagi percepatan UHC. Terbukti dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur terkait optimalisasi Program JKN dan juga ada peran dari forum ini dalam tercapainya percepatan UHC di Provinsi Bengkulu, salah satunya adalah dengan terbitnya Instruksi Gubenur Provinsi Bengkulu tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Bengkulu,” ujar Hanoum.
Hanoum menjelaskan evaluasi hasil kerja sama yang telah berjalan antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dari mulai Januari sampai dengan September 2022 dengan penjelasan dari total 98 Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejaksaan yang telah diajukan oleh BPJS Kesehatan, sebanyak 72 badan usaha telah berhasil dilaksanakan dan sisanya masih dalam proses.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Heri Jerman menyatakan siap mendukung keberlangsungan Program JKN dan berharap semua stakeholder yang hadir dapat saling bersinergi dalam optimalisasi Program JKN.
“Kita tahu bahwa Program JKN ini merupakan program pemerintah yang harus kita dukung, kata kuncinya yaitu kolaborasi, koordinasi dan persatuan gerak langkah, bagaimana kesatuan dari para stakeholder ini menjadi suatu yang optimal dalam pelaksanaan Program JKN, permasalahan demi permasalahan bisa kita reduksi dan bisa tertangani dengan baik, permasalahannya adalah pendataan dan ketidakpatuhan, ada data namun tidak patuh, bagaimana yang sudah terdata ini bisa menjadi patuh,” jelas Heri.
Hadir dalam kegiatan tersebut, unsur pimpinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.[Rls]
