 |
| Senator Riri Damayanti John Latief |
PedomanBengkulu.com, Jakarta - Meski Indonesia memiliki ketahanan ekonomi domestik yang cukup baik dalam menghadapi ketidakpastian global dan ancaman resesi tahun 2023 mendatang, namun pemerintah tetap mengimbau kepada semua pihak untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan inflasi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, dalam menjalankan fungsinya, Senator akan terus berupaya mencari jalan keluar dalam pengendalian inflasi dengan mengawasi tata kelola pemerintahan dalam membuat kebijakan yang mendukung.
"Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah dalam hal industri. Indonesia punya banyak potensi sumber pertumbuhan ekonomi yang baik, tapi belum didukung oleh industri yang lengkap. Contoh, Bengkulu punya banyak karet, tapi kebutuhan ban mobil dan motor yang digunakannya masih diperoleh dengan cara impor," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (9/11/2022).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, pembangunan industri terintegrasi dari hulu hingga hilir merupakan kebutuhan penting, baik diupayakan dengan cara mengundang investor, atau mengupayakannya secara mandiri.
"Nggak mesti investor besar, yang kecil atau menengah kalau bersatu bisa jadi besar juga. Indonesia sebenarnya punya konsep koperasi, sayangnya lebih banyak yang bergerak di bidang simpan pinjam ketimbang produksi. Padahal keuntungan besar bisa diperoleh dari koperasi produksi," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menekankan, khusus di Bumi Rafflesia industri paling strategis yang dapat dibangun adalah pada bidang pertanian, pariwisata dan penghiliran industri berbasis sumber daya alam.
"Sawit, karet, kopi, energi terbarukan, alam yang indah, laut yang mempesona, hutan yang menyimpan flora dan fauna langka di dunia, pelabuhan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, serta banyak lagi semua adalah potensi yang bisa membuat penduduk Bengkulu kaya raya," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menambahkan, upaya-upaya tersebut hanya bisa dilakukan secara bertahap dengan dukungan dari seluruh stakeholder provinsi dan kabupaten/kota di Bengkulu.
"Kalau industri ini bisa diusahakan dengan baik dan secara mandiri, masyarakat Bengkulu tidak akan hanya jadi penonton dalam pembangunan. Pencemaran limbah, penebangan hutan, jalan rusak, dan hal-hal buruk lainnya bisa diatasi, insya Allah," demikian Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, Komite II DPD RI tengah melakukan pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Diantara fokus pengawasan tersebut adalah mengenai rendahnya belanja hasil produksi dalam negeri, kebijakan hilirisasi industri yang masih bergerak lambat dan transformasi otomatisasi dan digitalisasi revolusi industri 4.0 yang tidak merata baik dari sisi sektoral maupun skala industri. [Muhammad Qolbi]
