PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Proses pengadaan barang dan jasa sudah seharusnya dilakukan secara akuntabel dan betul-betul memberikan dampak pada kemajuan ekonomi daerah, dinamika ekonomi di masyarakat dan secara khusus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat membuka Mentoring Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (01/12).
"Jadi di sini saya minta pejabat UKPBJ baik di jajaran Pemprov Bengkulu maupun di Pemda kabupaten/kota, simak betul mentoring yang disampaikan oleh lembaga dan orang-orang yang kompeten di bidangnya," jelas Gubernur Bengkulu ke-10 ini.
Lanjut Gubernur Rohidin, dengan dilakukannya penguatan SDM UKPBJ di lingkup Pemprov dan Pemda kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu ini, diyakini proses pengadaan barang/jasa semakin akuntabel dan terbukti kebenarannya.
"Sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa betul-betul dirasakan masyarakat dengan melibatkan UMKM menggunakan produk lokal yang jelas mutu dan kualitasnya juga terjamin," pungkasnya.
Senada dijelaskan Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, pasca pandemi COVID-19 Presiden RI Joko Widodo menekankan pengadaan barang/jasa pemerintah difokuskan pada produk lokal.
Selanjutnya peningkatan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, karena belajar dari krisis ekonomi pasca pandemi, dengan didorongnya UMKM dan Koperasi untuk terus bangkit, juga secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Sehingga pesan pak Presiden Jokowi, supaya UMKM ini dilibatkan dalam pengadaan barang/jasa baik di tingkat nasional maupun di daerah. Ini menjadi perhatian kita bersama, bagaimana pengadaan barang jasa ke depan semakin bisa memberikan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
