PedomanBengkulu.com, Jakarta - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) membahas Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di daerah Tahun 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di daerah Tahun 2024, Selasa (14/2/2023).
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief dalam pertemuan tersebut mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mengunjungi Provinsi Bengkulu dan mengkonsumsi ikan-ikan yang berasal dari laut Bumi Merah Putih ini.
"Mohon maaf Pak Menteri tolong koreksi kalau saya salah, Pak Menteri sejak jadi menteri belum pernah ke Bengkulu ya? Saya undang Pak Menteri ke Bengkulu. Kita cicip ikan-ikan dari laut yang langsung menghadap Samudera Hindia," kata Hj Riri Damayanti John Latief yang disambut ceria seluruh peserta rapat.
Dalam pertemuan ini, Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu itu menyampaikan tentang rencana pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN yang ada di Provinsi Bengkulu.
"Rencananya dipusatkan Desa Pasar Seluma, di Kabupaten Seluma. Statusnya seperti apa perecananannya jadi dilaksanakan tahun ini atau tidak?" tanya Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini juga berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dapat mengakomodir pembangunan pelabuhan perikanan di Provinsi Bengkulu.
"Juga usulan-usulan di dua Kabupaten Kaur dan Mukomuko seperti bantuan sarana prasarana bibit dan pakar, thermoking, alat tangkap ramah lingkungan, cold storage, singkatnya semua yang sudah diusulkan sekitar akhir tahun kemarin atau awal tahun ini," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Data terhimpun, pada tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp6,7 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor S.617 dan B.577 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023.
Dengan dana segitu, KKP memiliki target Indikator Kinerja Utama antara lain pertumbuhan PDB perikanan 4-6 persen, produksi perikanan 30,31 juta ton, ekspor hasil perikanan USD7,66 miliar, angka konsumsi ikan 61,02 kilogram per kapita per tahun, indeks Nilai Tukar Nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektare, dan presentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97 persen.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan ada lima rencana kerja tahun 2023-2024, yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
“Indonesia penyumbang sampah plastik nomor dua. Gerakan ini harus segera dilakukan dengan melibatkan nelayan. Karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan laut. Mereka menangkap sampah plastik dan kita ganti seharga nilai ikan per kilo,” cetus Menteri Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono juga menyambut baik setiap rencana kerja sama dengan Komite II DPD RI dan akan berkoordinasi dengan Komite II terkait pelaksanaan program KKP yang bertujuan untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. [Muhammad Qolbi]
