 |
| DPRD Bengkulu Selatan mempertemukan manajemen RSHD Manna, nakes dan Dinas Kesehatan untuk mencari titik terang tuntutan para Nakes |
PedomanBengkulu.com, Bengkulu Selatan - Di tengah kemelut persoalan hak para tenaga kesehatan (nakes) RSHD Manna, Bengkulu Selatan (BS) yang belum dibayarkan, Ahad (5/2/2023) malam Bupati BS, Gusnan Mulyadi mengundang unsur pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD BS.
Pertemuan ini digelar Aula Balai Sekundang Setungguan yang juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSHD Manna.
Salah satu yang dibahas dalam silatuhrahmi legislatif dan eksekutif itu terkait persoalan hak para nakes RSHD Manna yang belum dibayarkan.
Terkait anggarannya sudah habis dipakai untuk kebutuhan BLUD, Barli mengaku tidak tahu menahu soal itu.
Ia hanya menegaskan kalau hak para nakes harus diberikan. Sebab jika hak para nakes dihambat dikhawatirkan akan berpengaruh dengan pelayanan pasien.
“Kalau hak para nakes tidak segera diberikan, dikhawatirkan berpengaruh dengan pelayanan pasien. Kasihan masyarakat yang berobat ke rumah sakit (RSHD Manna) kalau pelayanan tidak maksimal. Jangan sampai persoalan ini ujung-ujungnya mengorbankan masyarakat, makanya harus cepat diselesaikan,” tegas Barli.
Terkait adanya rencana pembayaran hak para nakes menggunakan APBD, Barli mengaku pihaknya belum mengambil keputusan. Lembaga akan mempelajari aturannya terlebih dahulu.
Sebab DPRD tidak mau gegabah dalam menyetujui kebijakan penganggaran. “Kalau mau dianggarkan di APBD, kami akan pelajari dulu aturannya,” tukas Barli.
Untuk diketahui, hak para nakes RSHD Manna yang belum diberikan yakni jasa pelayanan pasien covid-19 dari tahun 2020 sampai 2022, insentif jasa pelayanan covid, dana klaim BPJS, dan insentif daerah untuk dokter spesialis yang tertunggak tiga bulan ditahun 2022.
Dari informasi yang dihimpun Raselnews.com, ada wacana hak para nakes akan dibayar menggunakan APBD BS.
Sebab dana yang dialokasikan Kementerian Kesehatan Rp20 miliar, sudah habis dibelanjakan untuk kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSHD Manna.
Ketua DPRD BS Barli Halim, SE membenarkan pertemuan tersebut. Dalam pertemuan, DPRD BS meminta hak para nakes segera disalurkan.
Bahkan DPRD BS memberi waktu tiga bulan kepada eksekutif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dalam pertemuan tadi malam (Minggu, 5/2 malam), kami meminta hak para tenaga kesehatan segera diberikan.
Kami memberi waktu setidaknya tiga bulan kedepan agar persoalan ini bisa diselesaikan. Soalnya ini menyangkut hak para nakes, harus segera diberikan,” tegas Barli.
