Komisi II turun tangan menelusuri penyebab banyak petani yang mengeluh tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
Setelah beberapa waktu lalu turun ke lapangan menelusuri keberadaan pupuk bersubsidi dan menggali informasi dari petani, dijadwalkan Senin (6/2) Komisi II akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan.
Pihak terkait dimaksud adalah Balai Penyuluh Pertanian (BPP), PPL, Dinas Pertanian dan Bank Mandiri.
Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Holman SE mengatakan, pemanggilan pihak terkait ini bertujuan untuk dimintai penjelasan tentang distribusi atau penyaluran pupuk subsidi.
Dikatakan Holman, penjelasan dari BPP, PPL, Dinas Pertanian, serta Bank Mandiri diperlukan karena mereka yang terlibat dalam distribusi pupuk subsidi ke petani.
Misalnya saja informasi yang disampaikan pengurus kelompok tani di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang, RDKK diatur oleh BPP yang berujung tidak cukupnya kebutuhan pupuk untuk petani.
“Kami mau meminta kejelasan terkait alur distribusi pupuk subsidi. Soalnya banyak keluhan petani, misalnya waktu turun pupuk tidak sesuai dengan musim tanam, aturan membeli pupuk subsidi yang mewajibkan memakai kartu tani juga dikeluhkan, sebab banyak petani belum memiliki kartu tani,” ujar Holman, Minggu (5/02/2023).
Petani benar-benar terbantu dengan subsidi miliaran rupiah dari pemerintah untuk membeli pupuk. Jangan sampai pupuk subsidi justru digunakan untuk orang-orang mampu.
