PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Kendalikan bahkan menurunkan angka inflasi harus dilakukan secara bersama, baik pemda provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal dan pihak terkait lainnya.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai pimpin Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan/ High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat (3/3).
Terlebih Inflasi di Provinsi Bengkulu terjadi kenaikan. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Februari 2023 sebesar 6,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,32 pada Februari 2022 menjadi 113,92 pada Februari 2023.
"Jadi, untuk mengendalikan bahkan menurunkan angka Inflasi tidak bisa kerja sendiri, harus bersinergi dalam semua leading sektor termasuk di kabupaten/kota," jelas Gubernur Rohidin.
Lebih lanjut Gubernur Rohidin, kenaikan Inflasi di Provinsi Bengkulu terjadi akibat beberapa sektor yang menjadi perhatian khusus. Salah satunya sektor transportasi atau tiket pesawat yang menjadi penyumbang angka tertinggi inflasi, karena cukup tingginya harga tiket saat ini.
"Pemprov Bengkulu bersama TPID Provinsi Bengkulu berupaya membuat langkah-langkah, diantaranya menyurati Angkasa Pura II dan pihak maskapai, agar dapat kembali membuka jalur penerbangan ke provinsi-provinsi tetangga seperti Jambi, Palembang, Lampung, Batam, Sumbar, dan Bandung, yakni seperti sebelum saat pandemi covid-19," terang Gubernur Bengkulu ke-10 ini
Diterangkannya, ada beberapa langkah lainnya seperti sinergi dalam merealisasikan program. Dimana nantinya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan di Kantor POS, bisa disinergikan dengan menggelar pasar murah.
"Agar kabutuhan pangan masyarakat itu bisa terpenuhi. Kabupaten/kota bisa memastikan kebutuhan stok pangan di daerahnya masing-masing," imbuhnya.
Terakhir, menurut Gubernur Rohidin, dalam pengendalian inflasi juga bisa menggunakan sumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran BTT itu bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, keterjangkauan dan komunikasi.
"Nanti saya minta dipetakan, mana yang lebih penting dan mendesak dari 4 faktor itu, boleh digunakan untuk BTT. Disamping itu Tim Satgas Pangan harus turun ke lapangan untuk memastikan distributor dan supplier tidak melakukan penumpukan barang kebutuhan pangan," tutupnya. (Rls).
