PedomanBengkulu.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna masa sidang III tahun 2022-2023 dengan agenda penyampaian hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (16/3/2023).
Anggota DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Bengkulu terutama terkait hasil telaah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjadi fokus pengawasan oleh Komite II.
"Satgas Pangan mesti melakukan pengawasan secara rutin terhadap kelangkaan minyak goreng subsidi di beberapa distributor sebab di pasaran harganya telah melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Pengawasan juga harus dilakukan terhadap pedagang yang memperjual belikan minyak goreng dalam bentuk apapun melalui media sosial seperti facebook dengan harga yang tidak sesuai HET dari pemerintah," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menuturkan, pemerintah hendaknya memastikan operasi pasar terus berlangsung di seluruh kabupaten/kota hingga harga beras turun dan kembali stabil serta hendaknya jangan hanya dadakan pada hari-hari besar, namun juga harus berjalan secara berkesinambungan bukan hanya di tempat-tempat strategis namun juga menjangkau daerah-daerah pelosok pedesaan.
"Operasi pasar yang digelar pemerintah hendaknya tidak hanya menyasar kepada untuk masyarakat, tetapi juga untuk pedagang sehingga mereka mendapatkan harga beli yang bagus dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang wajar," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini berharap harga-harga kebutuhan pokok telah terjangkau dengan menyiapkan stok yang cukup dan distribusi yang baik sebelum masyarakat menjalani bulan Ramadan sehingga ibadah pada bulan suci ini dapat berjalan dengan khusyuk dan tenang.
"Berikan tindakan keras bila menemukan adanya penimbunan barang yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Selain itu juga anggaran yang dialokasikan untuk menyerap komoditas pangan seperti beras, sayuran dan buah-buahan milik pribumi lokal harus lebih banyak sehingga petani dapat sejahtera," papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini juga menambahkan berbagai aspirasi yang ia peroleh dari Perum Bulog Wilayah Provinsi Bengkulu seperti sulitnya menyerap beras petani lokal karena selain produksinya rendah, kualitasnya masih di bawah standar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020.
"Bulog juga menyarankan agar berdirinya pabrik minyak goreng di Bengkulu yang menjadi produsen CPO terbesar ketiga di Indonesia guna mendongkrak pendapatan petani sawit dan kesejahteraan daerah," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
