 |
| Senator Riri Damayanti John Latief |
PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Berserakannya sampah pada musim libur lebaran merupakan persoalan klise yang hampir terjadi setiap tahun. Tak terkecuali pada tahun 2023 ini, volume sampah diperkirakan bakal meningkat dibanding tahun lalu seiring euforia mudik paska pandemi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hendaknya melakukan langkah antisipasi dan mengawal agar setiap daerah mampu menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.
"Kementerian LHK mesti segera mengecek apakah setiap daerah telah menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan baik, khususnya di kawasan objek wisata. Jangan sampai selepas lebaran banjir sampah terjadi dimana-mana," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (19/4/2023).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, sejak Ramadan, peningkatan volume sampah ini telah terjadi dan di sejumlah wilayah seperti Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kepahiang, ia mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai hal ini.
"Berikan bonus yang besar untuk petugas kebersihan yang tetap bekerja dengan baik saat Ramadan maupun saat libur lebaran. Berikan dukungan kendaraan yang memadai untuk petugas sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkoba Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini menekankan pentingnya melakukan sosialisasi terus menerus dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
"Sosialisasi tentang pentingnya masyarakat agar membayar pajak begitu banyak, tapi kenapa sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan begitu minim. Mestinya bisa seimbang supaya masalah sampah ini bisa teratasi," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, pengelolaan sampah memang tidak bisa serta merta dibebankan kepada pemerintah mengingat besarnya tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan keterbatasan fiskal pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah.
"DPD siap untuk diajak berkolaborasi dan mengajak yang lain untuk sama-sama mengatasi masalah ini. Semua pihak harus ikut serta, entah itu perusahaan, ritel-ritel, masyarakat juga, harus saling bahu membahu," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
