PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Provinsi Bengkulu punya potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan nasional di mana perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia diharapkan menjadi yang terdepan dan terkemuka.
Di mana berdasarkan data The State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan perkembangan ekonomi syariah terbaik di dunia.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yakin akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu terkait dengan ekonomi syariah dapat ikut mendorong ekonomi syariah di Indonesia.
"Dari berbagai macam sumber daya alam, juga struktur-struktur lembaga keuangan yang ada. Saya kira itu menjadi sebuah potensi yang besar bagaimana pengelolaan ekonomi syariah akan berjalan," sampainya pada FGD Percepatan Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Bengkulu, Selasa (11/4/2023) bertempat di Ruang Rapat Raflesia Kantor Gubernur.
Gubernur Rohidin sendiri juga menambahkan bahwa saat ini ekonomi syariah juga telah menjadi tuntutan masyarakat, di mana pendekatan syariah dapat di implementasikan dalam pengelolaan ekonomi baik secara nasional maupun daerah.
"Syariah itu menjadi sebuah kebutuhan karena yang diharapkan adalah keberkahan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, juga aktivitas pembangunan."
"Kalau sudah keberkahan itu turun di suatu negara, suatu daerah, pasti kesejahteraan masyarakat akan terwujud," tutup Gubernur Rohidin.
Sementara itu Sutan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengapresiasi Provinsi Bengkulu. Ia melihat selain memiliki banyak potensi untuk pengembangan ekonomi syariah, respon dari Pemerintah Provinsi Bengkulu juga dirasa cepat dalam menindaklanjuti perkembangan ekonomi syariah ini.
"Alhamdulillah kita sudah FGD awal di bulan lalu, oleh karena itu kami mengapresiasi atas sinergi yang baik antara Pemprov dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk unit vertikal anggota KNEKS yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu Bank Indonesia dan OJK," terang Emir.
Ditambahkan Emir bahwa saat ini sudah 13 provinsi yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Provinsi Bengkulu sendiri diharapkan menjadikan Provinsi KDEKS ke 14. Hadir dalam kegiatan ini Darjana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri serta perwakilan instansi terkait. (rls)
