PedomanBengkulu.com, Lebong -
Kasus kejahatan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan sebuah fenomena gunung es. Tingginya angka kejahatan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Lebong, menjadi topik dalam Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Penangan kekerasan terhadap Perempuan, anak dan kenakalan remaja. Yang dilaksanakan oleh DPPAPPKB Lebong di Lantai II Gedung Pendapatan BKD Lebong, Senin (8/4/2023).
Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Lebong Kopli Ansori, didampingi Wabup Lebong Fahrurrozi dan dihadiri Kajari Lebong Arief Indra Kusuma Adhi, Sekda Lebong Mustarani Abidin, Kepala Kemenag Lebong Arief Azizi, Kasat Binmas Polres Lebong dan Kanit PPA Polres Lebong, sejumlah Kepala OPD, Camat dan Kepala KUA, Tokoh Perempuan dan Tokoh Adat.
Bupati Lebong Kopli Ansori menyebutkan, dibutuhkan komitmen semua pihak secara bersama-sama, baik itu pemerintah maupun stackholder terkait hingga masyarakat. Untuk aktif secara bersama-sama menekan angka kejahatan pada perempuan dan anak di Kabupaten Lebong dengan mengedepankan upaya pencegahan.
Dilanjutkan Bupati Kopli, dalam FGD pencegahan penangan kekerasan terhadap Perempuan, anak dan kenakalan remaja. Diharapkan menghasilkan rumusan dan strategi yang jelas, dalam upaya pencegahan dan penanganan angka kejahatan seksual pada anak dan perempuan. Baik itu melalui gencarnya sosialisasi, maupun menyiapkan regulasi yang bisa dijadikan rujukan dalam upaya pencegahan penanganan kekerasan terhadap Perempuan, anak dan kenakalan remaja di Kabupaten Lebong.
"Ada dua tindakan yang akan kami lakukan, yaitu tindakan penanganan pasca kejadian dan tindakan pencegahan," ungkap Bupati Kopli kepada para awak media usai membuka acara FGD, Senin (8/4/2023) siang.
Salah satu contohnya untuk seluruh Kelurahan, Pemkab Lebong sudah menganggarkan honor guru ngaji. Harapannya kegiatan keagamaan lebih ditingkatkan, agar para generasi muda tidak terpengaruh kegiatan negatif.
"Untuk menekan angka kejahatan pada anak dan perempuan ini, tidak akan selesai dengan hanya rapat-rapat saja, harus ada tindakan nyata dari Pemerintah dan semua pihak terkait," tegasnya.[spy]
