PedomanBengkulu.com, Kota Bengkulu - Sekretaris Dinas Kominfo Kota Bengkulu Afri Candriani mengatakan pada tahun politik ini sampai pada saat pemilu 2024 mendatang dinas kominfo sebagai leading sektor penyebar luasan informasi pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.
Termasuk melakukan literasi informasi kepada masyarakat demi mendukung terselenggaranya pemilu yang adil dan transparan. Ini sejalan dengan perintah presiden dan komitmen Menkopolhukam, Kemendagri, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan KPI.
“Kita (kominfo,red) tentu juga berkomitmen meningkatkan literasi informasi kepada publik dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujar Afri saat diwawancarai di sela sela acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di balai raya semarak, Kamis (25/5/23).
Acara FKK yang mengangkat tema soal keterbukaan informasi publik dalam mendukung pelaksanaan pemilu 2024 yang informatif, transparan dan menjadikan pengelola informasi pemerintah sebagai sumber utama informasi dan komunikasi publik tentang pemilu itu juga dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Kota Bengkulu Zuliyati, Kabid Politik Rosdiana dan Kabid E-Gov dinas kominfo Herliani.
Sedangkan dari pihak provinsi, hadir Sekda Hamka Sabri yang mewakili gubernur. Acara ini dihadiri langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Komunukasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam RI Marsda TNI Dr. Arif Mustofa, MM dan Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro.
Sedangkan narasumber yakni Rospita Vici Paulyn yang menjabat Komisioner Komisi Informasi Pusat bidang Penelitian dan Dokumentasi, Aliyah selaku Komisioner KPI pusat, Hasyim Gautama selaku Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kemkominfo dan Laode Burchama selaku Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri, Kemendagri.
Sekda Provinsi Hamka Sabri dalam sambutannya mengatakan jelang pemilu 2024 kegiatan akan terfokuskan pada keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan informatif.
“Informasi adalah suatu hal yang sangat penting. Informasi bisa menyeselaikan suatu masalah, pun informasi juga bisa menimbulkan masalah. Maka informasi Ini sangat penting. Pemerintah harus menguasai informasi yang benar atau akurat, sehingga masyarakat percaya,” kata Hamka.
Di lokasi yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro menjelaskan bahwa sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tugas utama KIP membuat standar utama layanan infirmasi publik. Sebab pemilu itu kata dia tidak bisa lepas dari yang namanya informasi. Karena partisipasi publik yang paling besar adalah saat pemilu.
“Pemilu inilah pesta rakyat dan inilah hakekatnya negara demokrasi. Partisipasi publik itu penting oleh karena itu forum seperti ini sangat penting untuk meningkatkan pemahan tentang informasi,” ujarnya.
Sementara Deputi bidang Koordinasi Komunukasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam RI Marsda TNI Dr. Arif Mustofa, MM dalam kesempatan itu mengatakan pemerintah harus memastikan pemilu berjalan secara adil dan transparan.
“Pastikan informasi yang berkaitan dengan pemilu dikelola secara akurat dan tepat waktu. Pemilu melibatkan banyak pihak, pemerintah pusat, KPU, parpol, maka kerjasama yang baik atau sinergitas sangat penting. Tingkatkan literasi informasi kepada masyarakat. Saya berharap melalui diskusi hari ini akan membuka pemahaman kita akan pentingnya keterbukaan informasi demi terwujudnya pemilu yang adil dan transparan,” demikian Marsda. (rls)
